Politisi NasDem Kritisi Kebijakan Kementerian ESDM Pengecer Dilarang Jual Elpiji 3 Kg

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta mengkritisi kebijakan pemerintah pusat soal pengecer dilarang menjual gas elpiji bersubsidi 3 kilogram atau melon. 

Soalnya masyarakat berbondong-bondong membeli gas bersubsidi tersebut ke agen dan pangkalan gas, hingga dinilai menyusahkan warga.

Bahkan salah satu warga Pamulang, Kota Tangerang bernama Yonih (62) akhirnya meninggal dunia karena kelelahan antre membeli tabung gas 3 kilogram.  

Baca juga: Siang Ini, Antrean Panjang Beli Elpiji 3 Kg di Pangkalan Masih Terjadi di Sukmajaya Depok

Pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 15.30, jenazah Yonih dimakamkan di TPU Wakaf RW 007, dekat kediamannya.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengatakan, seharusnya pemerintah menyosialisasikan secara masih terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan ini. 

Dengan begitu, masyarakat sudah mempunyai persiapan untuk menghadapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Kalau sekarang kita dengar di sana-sini banyak warga masyarakat kesusahan karena kan, bagaimanapun Elpiji ini juga bagian dari kebutuhan, prinsip kehidupan sehari-hari gitu kan," ujar Riano pada Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Elpiji 3 Kg Langka, Nenek Yonih Meninggal, Bahlil Minta Maaf, PT Pertamina: Bukan Karena Antre

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menyiapkan langkah antisipasi dari kebijakan yang dikeluarkan kepada masyarakat. 

Jangan sampai efek yang ditanggung rakyat terlalu besar sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

"Harus mempersiapkan apa efek dari keputusan yang diambil atau antisipasinya seperti apa gitu saya kira seperti itu, harusnya ketika ada kebijakan yang pertama disosialisasikan, yang kedua mungkin efek dari kebijakan yang diambil ini harus ada antisipasinya apa, atau apa yang kira-kira tidak mengganggu kebutuhan di masyarakat," jelas Riano.

Anggota Komisi  A DPRD DKI Jakarta ini menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk ikut terlibat mencari langkah-langkah yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan ini jangan sampai membuat masyarakat panik, karena bisa mengganggu kestabilan di masyarakat.

"Kami memang meminta Pemprov DKI juga berantisipasi menyiapkan solusi dan kira-kira jalan keluarnya menghadapi hal seperti ini, karena kan hampir semua daerah bukan hanya di DKI saja menghadapi hal ini. Ya saya sih mendorong seperti itu karena kebijakan terkait," pungkasnya.

Diketahui, keputusan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram memicu polemik di masyarakat.

Gas elpiji 3 kilogram mendadak langka, masyarakat pun harus mengantre panjang untuk membeli gas elpiji 3 kilogram yang disalurkan pemerintah.