Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM Bantah, Pengamat: Niat Bahlil Baik, Eksekusinya Bermasalah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) buka suara mengenai kelangkaan gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) yang saat ini melanda masyarakat.

Diketahui, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG ukuran 3 Kg karena tidak lagi tersedia di pengecer. 

Kini, pembelian hanya bisa dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Hensat mengungkapkan bahwa kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin mengubah pengecer menjadi agen gas, mungkin memiliki niat baik.

Baca juga: Kronologi Lansia di Pamulang Tangsel Meninggal karena Kelelahan Ikut Antre Beli Gas Elpiji 3 KG

Ia melihat, Bahlil yang berlatar belakang aktivis akan selalu mengutamakan rakyat dalam membuat kebijakan.

"Bahlil itu latar belakangnya aktivis. Dia punya niat baik, sampai dia jadi menteri, niatnya lurus untuk kepentingan rakyat tuh. Pokoknya dia punya ide bagus buat rakyat, dikerjain sama dia," kata Hensat dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Namun, Hensat pun mengingatkan bahwa Bahlil juga harus memperhatikan implementasi dari setiap kebijakan yang ia buat sebagai menteri.

"Sekarang posisinya dia sudah jadi menteri, jadi dia harus pertimbangkan juga implementasi di bawahnya, jadi dia mesti inget posisinya," ujarnya.

Baca juga: Begini Untung Rugi Beli Elpiji 3 Kg Langsung ke Pangkalan Resmi

Menurut Hensat, seorang menteri tak bisa sembarangan dalam membuat kebijakan.

Menurutnya, fenomena kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini merupakan contoh dari kebijakan yang memiliki niat baik namun tak dipikirkan eksekusinya ke masyarakat.

"Walaupun niatnya baik, dia harus perkuat dulu infrastruktur dalam kebijakan itu. Jadi nggak bisa sembarangan, kalau dia punya niat baik doang, cuma infrastrukturnya nggak dipersiapkan, akhirnya kejadian seperti LPG ini," kata Hensat

Menurutnya, jika memang Bahlil memiliki niat baik tersebut, maka seharusnya kebijakan mengubah pengecer menjadi agen gas itu juga berdampak baik untuk masyarakat.

"Jadi, kalau bener benar dia utarakan itu memang begitu niatnya, kan artinya bagus. Harusnya bisa dilaksanakan dengan baik juga,  dan efeknya buat rakyat harusnya juga bagus," katanya.

Hensat pun mengingatkan agar para jajaran Kabinet Merah Putih lainnya pun memikirkan terlebih dahulu dampaknya sebelum mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat.

“Pokoknya jangan dilakukan kalau kebijakannya memang dirasa belum siap, belum dipasarkan di masyarakat, sehingga walaupun tujuannya baik, jadi kelihatannya salah,” ucap dia.