Berita Jakarta

Tidak Penuhi Standar Pelayanan, Denda Transjakarta Tembus Rp 3,2 miliar Gara-gara Sering Telat

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengungkap denda yang dikenakan perseroan dari pemerintah daerah akibat pelayanan kurang kepada pelanggan.

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza di Halte CSW Transjakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025). 

Dana itu diberikan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan setelah anggarannya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

“Kami tahu persis bahwa dana yang kami gunakan ini adalah dana PSO, dana dari daerah, tentunya kami harus gunakan dengan optimal,” ucapnya.

Welfizon mengatakan, ada dua alat ukur yang digunakan perseroan sebagai bentuk keberhasilannya melayani pelanggan. Pertama, perseroan menargetkan jumlah pelanggan per kilometer tetap tinggi.

“Bapak-Ibu bisa melihat jika pelanggan per kilometer itu semakin tinggi, artinya tren membaik, tapi kalau pelanggan per kilometernya itu turun, berarti tugas kami tidak kami selesaikan dengan baik. Tahun lalu kami berhasil mencapai 1,2 (juta) pelanggan per kilometer, dan di tahun ini kami ditargetkan di angka 1,3 (juta) pelanggan,” jelasnya.

Parameter kedua, lanjut dia, adalah subsidi per pelanggan. Subsidi per pelanggan di tahun 2022 Rp 16.800 per orang, kemudian saat 2023 perseroan berhasil mengurangi menjadi Rp 11.400 per orang.

“Alhamdulillah di tahun ini kami mencapai angka di tahun 2024 unaudited di angka Rp 10.000, dan tentu target ini terus kami kejar sehingga PSO yang sudah disupport (didukung) oleh legislatif ataupun eksekutif dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Welfizon.

Dalam momen itu, Welfizon juga memaparkan salah satu aspek paling penting dari layanan angkutan yakni adalah tingkat kecelakaan atau accident rate.

Jika dilihat dari grafik yang ada sejak dua tahun terakhir terjadi penurunan angka accident rate dari 0,7 menjadi 0,36.

“Tentu kecelakaan tidak bisa hilang, karena itu menjadi risiko residual risk yang ada dalam bisnis ini. Ibaratnya kira-kira sama dengan NPL (kredit macet) yang ada di bank. Tapi kami mengikuti peraturan yang ada di Permenhub, kami menghitung jumlah kecelakaan per 100.000 kilometer, dan angka ini yang kami jadikan sebagai salah satu indikator,” paparnya.

Sebagai entitas bisnis, Transjakarta juga harus memikirkan non-farebox atau pendapatan di luar penjualan tiket. Upaya ini dilakukan untuk bisa mengoptimalkan aset yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI.

“Terutama adalah platform customer yang saat ini sudah 1,3 juta (pengguna) dan di tahun 2024 kemarin kami berhasil mencapai target Rp 218 miliar, dan ini kira-kira tumbuh signifikan dari dua tahun sebelumnya. Kami menerapkan selama tiga tahun ini challenge (tantangan) di internal adalah kami bisa tumbuh dua kali lipat setiap tahunnya,” pungkas Welfizon. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved