Tidak Penuhi Standar Pelayanan, Denda Transjakarta Tembus Rp 3,2 miliar Gara-gara Sering Telat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengungkap besaran denda yang dikenakan perseroan dari pemerintah daerah akibat pelayanan yang kurang kepada pelanggan.

Denda yang dikenakan perseroan mencapai miliaran rupiah pada tahun 2024.

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) Transjakarta kepada pelanggan.

Ketetapan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

Regulasi itu membahas sejumlah poin yang berkaitan dengan SPM di Transjakarta untuk pelanggan.

Mulai dari waktu kedatangan bus (headway), fasilitas keselamatan, halte, bus, stiker atau tanda penumpang prioritas, petugas dalam kendaraan dan sebagainya.

“Ada headway yang harus kami penuhi. Di mana saat jam sibuk, di BRT (Bus Rapid Transit) itu headway lima menit, di jam tidak sibuk setiap 10 menit harus ada bus. Sedangkan di non-BRT yang oranye yang berada di luar koridor, di jam sibuk 10 menit dan di jam tidak sibuk itu 20 menit,” kata Welfizon di Halte Cakra Selaras Wahana (CSW) Transjakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Diketahui, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh beserta rombongan menaiki bus Transjakarta dari Halte Monas menuju CSW.

Mereka naik angkutan umum itu ditemani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Dirut PT Transjakarta Welfizon Yuza.

Selain mengecek layanan bus tersebut, mereka juga meninjau Koridor I rute Blok M-Kota yang disebut-sebut akan dihapuskan. Alasannya rute ini akan bersinggungan dengan kereta bawah tanah MRT Jakarta.

Baca juga: Publik Menolak Penutupan TransJakarta Blok M-Kota, Syafrin Liputo: Kami Sedang Kaji

Welfizon melanjutkan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta selalu mengawasi pelayanan yang diberikan Transjakarta kepada pelanggan.

Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan perseroan telah sesuai dengan ketetapan SPM dari pemerintah daerah.

“Pengawasan dan pengaturan itu sudah dilakukan oleh Pak Kadishub (Syafrin Liputo), dan sebagai informasi Bapak-Ibu, kami juga dikenakan denda pada saat dicek oleh Dinas Perhubungan bahwa SPM-nya tidak tercapai,” jelas Welfizon.

“Hari ini denda terbesar kami di tahun 2024 itu masih headway. Artinya target 10 menit, lima menit, ataupun 20 menit itu belum tercapai. Dari Rp 3,2 miliar denda kami di 2024, sekitar Rp 1,7-nya terkait headway,” sambung Welfizon.

Menurutnya, denda itu dikenakan dari dana subsidi alias public service obligation (PSO) yang selama ini diterima Transjakarta untuk melayani pelanggan.

Dana itu diberikan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan setelah anggarannya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

“Kami tahu persis bahwa dana yang kami gunakan ini adalah dana PSO, dana dari daerah, tentunya kami harus gunakan dengan optimal,” ucapnya.

Welfizon mengatakan, ada dua alat ukur yang digunakan perseroan sebagai bentuk keberhasilannya melayani pelanggan. Pertama, perseroan menargetkan jumlah pelanggan per kilometer tetap tinggi.

“Bapak-Ibu bisa melihat jika pelanggan per kilometer itu semakin tinggi, artinya tren membaik, tapi kalau pelanggan per kilometernya itu turun, berarti tugas kami tidak kami selesaikan dengan baik. Tahun lalu kami berhasil mencapai 1,2 (juta) pelanggan per kilometer, dan di tahun ini kami ditargetkan di angka 1,3 (juta) pelanggan,” jelasnya.

Parameter kedua, lanjut dia, adalah subsidi per pelanggan. Subsidi per pelanggan di tahun 2022 Rp 16.800 per orang, kemudian saat 2023 perseroan berhasil mengurangi menjadi Rp 11.400 per orang.

“Alhamdulillah di tahun ini kami mencapai angka di tahun 2024 unaudited di angka Rp 10.000, dan tentu target ini terus kami kejar sehingga PSO yang sudah disupport (didukung) oleh legislatif ataupun eksekutif dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Welfizon.

Dalam momen itu, Welfizon juga memaparkan salah satu aspek paling penting dari layanan angkutan yakni adalah tingkat kecelakaan atau accident rate.

Jika dilihat dari grafik yang ada sejak dua tahun terakhir terjadi penurunan angka accident rate dari 0,7 menjadi 0,36.

“Tentu kecelakaan tidak bisa hilang, karena itu menjadi risiko residual risk yang ada dalam bisnis ini. Ibaratnya kira-kira sama dengan NPL (kredit macet) yang ada di bank. Tapi kami mengikuti peraturan yang ada di Permenhub, kami menghitung jumlah kecelakaan per 100.000 kilometer, dan angka ini yang kami jadikan sebagai salah satu indikator,” paparnya.

Sebagai entitas bisnis, Transjakarta juga harus memikirkan non-farebox atau pendapatan di luar penjualan tiket. Upaya ini dilakukan untuk bisa mengoptimalkan aset yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI.

“Terutama adalah platform customer yang saat ini sudah 1,3 juta (pengguna) dan di tahun 2024 kemarin kami berhasil mencapai target Rp 218 miliar, dan ini kira-kira tumbuh signifikan dari dua tahun sebelumnya. Kami menerapkan selama tiga tahun ini challenge (tantangan) di internal adalah kami bisa tumbuh dua kali lipat setiap tahunnya,” pungkas Welfizon. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.