Khawatir Tidak Ditindaklanjuti, PDIP Enggan Laporkan Dugaan Skandal Korupsi Petinggi Negara ke KPK

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menyebut bahwa partainya merasa khawatir apabila menyerahkan bukti skandal korupsi petinggi negara dan elit politik kepada penegak hukum

Hal tersebut lantaran kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri tidak baik.

Dia menilai, ketiga lembaga APH itu dianggap Guntur tak serius dalam menangani kasus korupsi.

 "Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan penegak hukum saat ini. Misalnya, KPK sudah banyak menerima laporan (kasus) korupsi-korupsi besar, tapi tidak ada tindak lanjut," kata Guntur di Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024), dikutip Tribunnews.com.

Ia lantas memberikan contoh kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang pernah disinggung almarhum ekonom Faisal Basri.

Baca juga: PDIP Khawatir KPK Melenyapkan Dokumen Skandal Korupsi yang Dipegang Hasto Kristiyanto

Guntur menuturkan, Faisal sempat menyebut nama menantu Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terkait kasus itu.

Tapi, menurut Guntur, KPK tak mengambil langkah untuk memproses sosok-sosok tersebut.

"Seperti yang disampaikan almarhum Faisal Basri, terkait ekspor ilegal bijih nikel yang rugikan negara ratusan triliun."

 "Bahkan sudah sebut nama, ada Bobby Nasution, Airlangga Hartarto, tapi kan tidak ada tindak lanjut," imbuhnya.

Tak hanya KPK, Guntur juga menyebut sikap Kejagung dalam menangani kasus korupsi di PT Timah, justru menyakiti hati masyarakat.

Pasalnya, Harvey Moeis sebagai terdakwa dan terbukti terlibat kasus korupsi di PT Timah, hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara.

Baca juga: Jika Dibuka Bakal Geger, Rocky Gerung Menduga Dokumen Skandal Korupsi Milik Hasto terkait Jokowi

Ia juga menyinggung kredibilitas Polri yang saat ini tengah menjadi sorotan karena terlibat sejumlah kasus.

"Kemudian penegak hukum yang lain, misal Kejaksaan. Kasus Harvey Moeis merugikan negara 300 triliun, tapi hukumannya 6,5 tahun. Itu kan sangat menyakitkan," tutur Guntur.

"Kemudian polisi, kita tahu lah polisi bagaimana. Akhir-akhir ini terlibat kasus penembakan, apalagi terbongkar melakukan pemerasan terhadap wisatawan Malaysia," lanjut dia.

 Karena itu, melihat aparat penegak hukum yang dianggapnya tak bisa dipercaya, Guntur menyebut PDIP sangat berhati-hati dalam menjaga bukti-bukti skandal pejabat negara.