Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah, BTN Usulkan 3 Skema Pembiayaan Rumah Subsidi

Apalagi terbukti bahwa industri properti ini punya peran sangat strategis, 14,6 persen dalam sumbangan terhadap PDB.

Selain itu juga memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu padat modal dan padat karya, perannya bagi pemerintah daerah memberikan kontribusi sampai 30 persen bagi PAD.

Dia menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya, faktanya para pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

Baca juga: Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Hadirkan Fiesta de Carnaval untuk Perayaan Malam Tahun Baru

Baca juga: Jorji Siap Adu Taktik di Babak Grup BWF Tour Finals 2024

"Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Tantangannya bukan hanya buat pemerintah, tapi juga buat para pengembang, bisa nggak meningkatkan kapasitas SDM-nya, materialnya, pembiayaannya," kata Hari Ganie.

Menurut Hari Ganie, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program 3 Juta Rumah ini.

Dia menyebut, adanya insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah—red) merupakan salah satu contoh regulasi yang tetap masih dibutuhkan tahun depan.

“Tahun pertama itu memang dari REI yang mengusulkan PPN DTP, tapi berikutnya, pemerintah yang memutuskan sendiri, karena ekonomi belum pulih benar, PPN DTP ini dilanjutkan,” ujarnya.

Hari Ganie pun menyatakan bahwa adanya insentif PPN DTP juga terbukti membantu sekali bagi pengembang menengah dan pengembang besar.

Sementara itu Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah merasa optimistis pembangunan 2 juta rumah di pedesaan bisa terlaksana, tinggal pembiayaannya seperti apa.

Baca juga: Tatap Duel Perdana di BWF World Tour Finals 2024, Gregoria Mariska Tunjung Siap Adu Taktik

Baca juga: Dramatis! Gol dari Habibi Jusuf di Injury Time Buyarkan Kemenangan Persija Jakarta atas Borneo FC

Menurutnya, dari sisi suplai, realisasi pembangunan 2 juta rumah di pedesaan adalah pekerjaan yang mudah, karena setiap desa targetnya 25 unit.

“Harapannya perumahan di desa ini akan ada efek domino bagi kesejahteraan Masyarakat desa,” ujarnya.

Junaidi juga mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR di tahun depan bisa ditambah lebih banyak lagi.

Junaidi pun mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota FLPP itu bertambah hingga 800.000 unit.

"Saya masih meragukan angka 800.000 unit itu. Tapi pengalaman kami, itu kami optimis di angka antara 250.000 sampai dengan 350.000 untuk tahun 2025," ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp ini