Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah, BTN Usulkan 3 Skema Pembiayaan Rumah Subsidi

WARTAKOTALIVE.COM — Demi mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan rumah bersubsidi.

Seperti diketahui, lewat Program 3 Juta Rumah, pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 2  juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho membeberkan 3 skema pembiayaan rumah tersebut adalah Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Lebih jauh, Nur Ridho menjelaskan bahwa Rumah Desa Sehat merupakan program yang ditujukan bagi pembangunan perumahan di pedesaan.

“Untuk skema Rumah Desa Sehat ini, BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah,” ungkap Nur Ridho dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti, Selasa (10/12/2024).

“Masa tenornya bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal,” imbuh Nur Ridho pada diskusi yang digelar Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta itu.

Baca juga: Kubu Ridwan Kamil Ajukan Gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi Besok

Baca juga: VIDEO Siapkan Prabowo yang Akan Ngantor di IKN, Basuki Minta Ini

Skema kedua adalah Rumah Sejahtera yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk skema ini, layanan pembiayaannya berupa KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah.

Masa tenor yang ditawarkan sampai 10 tahun untuk KPR subsidi, sedangkan untuk KPR normal sampai 30 tahun.

Skema ketiga adalah Rumah Perkotaan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

Layanan pembiayaannya, kata Nur Ridho lebih sedikit dibanding dua skema sebelumnya, yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun.

Masa tenor yang ditawarkan untuk skema ini sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Baca juga: BPJS Keliling Hadir di Jamsos Festival, Urus JKN Jadi Simpel dan Cepat

Baca juga: Peringati Hari Ibu, Ribuan Warga Balaraja Ikuti Pelayanan Kesehatan Gratis di RS Suci Paramita

Nur Ridho menambahkan, besaran anggaran yang disiapkan BTN untuk program subsidi tersebut totalnya mencapai sekitar Rp 53 triliun.

Di luar 3 skema itu, BTN juga mengusulkan penambahan kuota FLPP tahun depan, dari semula hanya 200 ribu unit jadi 400 ribu.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie menyatakan banyak yang perlu dipersiapkan agar Program 3 Juta Rumah bisa terealisasi.

Apalagi terbukti bahwa industri properti ini punya peran sangat strategis, 14,6 persen dalam sumbangan terhadap PDB.

Selain itu juga memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu padat modal dan padat karya, perannya bagi pemerintah daerah memberikan kontribusi sampai 30 persen bagi PAD.

Dia menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya, faktanya para pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

Baca juga: Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Hadirkan Fiesta de Carnaval untuk Perayaan Malam Tahun Baru

Baca juga: Jorji Siap Adu Taktik di Babak Grup BWF Tour Finals 2024

"Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Tantangannya bukan hanya buat pemerintah, tapi juga buat para pengembang, bisa nggak meningkatkan kapasitas SDM-nya, materialnya, pembiayaannya," kata Hari Ganie.

Menurut Hari Ganie, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program 3 Juta Rumah ini.

Dia menyebut, adanya insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah—red) merupakan salah satu contoh regulasi yang tetap masih dibutuhkan tahun depan.

“Tahun pertama itu memang dari REI yang mengusulkan PPN DTP, tapi berikutnya, pemerintah yang memutuskan sendiri, karena ekonomi belum pulih benar, PPN DTP ini dilanjutkan,” ujarnya.

Hari Ganie pun menyatakan bahwa adanya insentif PPN DTP juga terbukti membantu sekali bagi pengembang menengah dan pengembang besar.

Sementara itu Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah merasa optimistis pembangunan 2 juta rumah di pedesaan bisa terlaksana, tinggal pembiayaannya seperti apa.

Baca juga: Tatap Duel Perdana di BWF World Tour Finals 2024, Gregoria Mariska Tunjung Siap Adu Taktik

Baca juga: Dramatis! Gol dari Habibi Jusuf di Injury Time Buyarkan Kemenangan Persija Jakarta atas Borneo FC

Menurutnya, dari sisi suplai, realisasi pembangunan 2 juta rumah di pedesaan adalah pekerjaan yang mudah, karena setiap desa targetnya 25 unit.

“Harapannya perumahan di desa ini akan ada efek domino bagi kesejahteraan Masyarakat desa,” ujarnya.

Junaidi juga mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR di tahun depan bisa ditambah lebih banyak lagi.

Junaidi pun mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota FLPP itu bertambah hingga 800.000 unit.

"Saya masih meragukan angka 800.000 unit itu. Tapi pengalaman kami, itu kami optimis di angka antara 250.000 sampai dengan 350.000 untuk tahun 2025," ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp ini