Ryan Susanto Divonis Bebas, Bagaimana Kasus Korupsi di PT Timah Tbk? Ini Kata Pakar Hukum

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Belum lama ini publik dikejutkan dengan vonis bebas Ryan Susanto alias Afung dari dakwaan tindak pidana korupsi pertambangan di kawasan Hutan Lindung Pantai Bubus, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pangkalpinang.

Kasus itu ternyata menjadi preseden penting bagi kasus serupa di PT Timah Tbk yang meerugikan negara hingga Rp 271 triliun.

Kasus korupsi di PT Timah Tbk yang menghebohkan tersebut, saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam sidang putusan, Selasa (3/12/2024), Ketua Majelis Hakim Dewi Sulistiarini menyatakan bahwa Ryan tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menegaskan bahwa kasus ini seharusnya masuk ke ranah pidana lingkungan hidup.

Baca juga: Kasus Korupsi di PT Timah Tbk, Prof Jamin Ginting: Harus Masuk Ranah UU Lingkungan, Bukan Tipikor

“Kasus ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan pidana lingkungan hidup terkait penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung. Seharusnya penuntut umum mendakwa berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup,” ucap Dewi.

Majelis Hakim dalam kasus Ryan mempertimbangkan kondisi masyarakat Bangka Belitung, yang bergantung pada sektor pertambangan timah sebagai sumber utama penghidupan. 

Penutupan smelter-smelter timah akibat proses hukum kasus tata niaga timah yang sedang berproses hukum di Jakarta telah memperburuk perokonomian lokal, menyebabkan banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, dan menimbulkan kenaikan angka pengangguran, kemiskinan dan kejahatan yang signifikan di Bangka Belitung.

Baca juga: Sidang Kasus Korupsi di PT Timah Tbk Negara Rugi Rp 271 T, Pakar: Harusnya Ditangani Polisi dan ESDM

Sebab pertambangan timah yang telah berlangsung selama ratusan tahun di Bangka Belitung tidak hanya menjadi bagian dari ekonomi, tetapi juga budaya masyarakat. 

Majelis Hakim memandang bahwa aspek sosial ini penting untuk dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Banyak pengamat hukum menilai bahwa vonis ini berpotensi memengaruhi arah putusan Kasus Tipikor Tata Niaga Komoditas Timah di Jakarta, terutama dalam menentukan apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan seharusnya menjadi dasar dakwaan korupsi. 

Keputusan ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih luas tentang pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah putusan kasus korupsi di PT Timah Tbk akan berujung sama dengan putusan bebas Ryan Susanto? 

Putusan bebas ini menarik perhatian publik, terutama karena ada kemiripan antara kasus Ryan dengan perkara dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk yang masih berlangsung di PN Tipikor Jakarta. 

Dalam kedua kasus, kerugian negara yang dihitung sebagian besar berasal dari perhitungan kerusakan lingkungan, yang dinilai tidak konkret dan pasti.

Salah satu perumus Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, Prof Romli Atmasasmita telah memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam persidangan tata niaga timah beberapa waktu lalu.