Disdik DKI Akan Segera Cairkan Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU

"KJP tidak dihapus, hanya saja kami evaluasi. Supaya kasuistik yang terjadi selama ini terjadi lagi di kemudian hari," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani pada Jumat (15/11/2024).

Rany mengatakan, evaluasi terhadap KJP terkait rencana Program Tambahan Biaya Sekolah (TBS) yang sudah ditetapkan bersama Dinas Pendidikan, yakni sebesar Rp 1,5 triliun.

TBS diperuntukan sebagai penunjang kebutuhan biaya siswa sekolah, seperti bantuan seragam sekolah, sepatu, topi sekolah, dan peralatan sekolah lainnya.

Selama ini, kata Rany, penerima KJP yang sudah berjalan banyak disalahgunakan oleh segelintir oknum orangtua siswa.

Bahkan, banyak siswa penerima manfaat juga yang terlibat kasus tawuran hingga perundungan di sekolah.

"KJP sebenarnya haknya ada di murid yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Jangan sampai jadi salah keluarga yang memanfaatkan hak anak murid," ucap Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Nantinya, sekolah gratis masih akan dikaji supaya menuai hasil yang lebih baik.

Pemprov DKI, menurut Rany, perlu menyiapkan kajian dan klasifikasi secara rinci terkait pelaksanaan Program Sekolah Swasta Gratis.

Terlebih lagi, tidak semua sekolah swasta bekerjasama dengan Pemprov DKI. Bagi sekolah swasta perlu dilakukan pendalaman lewat komunikasi intensif.

“Karena rata-rata sekolah swasta itu di bawah naungan yayasan. Kalau dibilang mereka rela nggak? Kan belum tentu rela,” tambah Rany.

Ia berharap, Program Sekolah Gratis untuk negeri maupun swasta dapat terealisasi pada Juli 2025. Tujuannya, memutus ketimpangan yang terjadi di tengah Masyarakat.

"Sedikit-sedikit masalah yang memberatkan orang tua bisa terselesaikan. Tapi tidak bisa langsung semuanya gratis. Jadi satu-satu permasalahan kita bereskan," pungkas Rany.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09