Pilkada

Jokowi Cawe-cawe di Pilkada Jateng dan Jakarta, Ray Rangkuti: Prabowo Harus Ingatkan Netralitas

Pengamat politik minta Presiden Prabowo mengingatkan soal netralitas kepada jajarannya, termasuk Jokowi, yang cawe-cawe terus di Pilkada.

Editor: Valentino Verry
WartaKota/Ikhwana Mutuah Mico
Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato soal neralitas kepada jajarannya, termasuk Jokowi, yang cawe-cawe terus. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik banyak yang kecewa melihat mantan Presiden RI Jokowo yang cawe-cawe di Pilkada Jsteng dan DKI Jakarta.

Publik menilai itu sungguh memalukan, seorang mantan Presiden yang harusnya jadi bapak bangsa, kini malah berpihak dan cawe-cawe.

Publik pun bertanya, ada kepentingan apa sih Jokowi sampai getol dukung sana, dukung sini?

Peneliti senior Centra Initiative, Al Araf, mengatakan tidak sepatutnya Jokowi yang sudah pensiun masih cawe-cawe di Pilkada.

Baca juga: Batal Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono, Jokowi dan SBY Ternyata Berada di Tempat Lain

"Kenapa seorang mantan presiden sampai habis-habisan turun untuk memenangkan Jawa Tengah dan Jakarta? Itu kan sebenarnya memalukan. Secara etik, itu memalukan," kata Al Araf dalam diskusi publik bertajuk 'Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo' di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Menurut dia, seorang mantan presiden itu sebaiknya cukup diam dan melihat pertarungan Pilkada serentak 2024. Hal itu menunjukkan, bagaimana mantan Presiden menunjukkan sikap kenegarawanannya.

Dengan secara terang-terangan menunjukkan sikap sekaligus dukungannya terhadap paslon tertentu, Al Araf melihat seperti ada maksud dan tujuan di baliknya.

Baca juga: Pengaruh Megawati, Prabowo, Jokowi dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah

"Artinya kan ada kegentingan, ada kedaruratan atau pertanyaannya ada kepentingan yang dibaca dalam lima tahun ke depan oleh dia, sehingga pilkada ini harus menang," ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.

"Dalam konteks ini saya ingin bilang bahwa pilkada ini bukan hanya dilihat dalam konteks pilkada saat ini, tapi pilkada ini akan menjadi penyangga dalam pertarungan politik di 2029 nanti," lanjutnya. 

"Itu yang kemudian membuat situasinya memanas dan seorang mantan presiden pun habis-habisan untuk turun," sambung dia.

Tidak berhenti di Jokowi sebagai mantan Presiden, Al Araf juga menyoroti langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang juga turun mengampanyekan calonnya di Jawa Tengah. 

Baca juga: Dapat Perintah Jokowi dan Prabowo, Relawan Gibran Langsung Turun ke Bawah Dukung RIDO

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan keberpihakannya kepada paslon tertentu.

Dia menyebut, besar kemungkinan apa yang dikampanyekan Prabowo sebagai Presiden, juga bisa ditafsirkan oleh para pembantunya di bawah, utamanya para aparat penegak hukum.

"Seorang presiden kan membawahi Jaksa Agung, membawahi Kapolri, membawahi Kepala Badan Intelijen," ujarnya.

"Kalau dari atas presiden udah bersikap memenangkan salah satu kandidat di Jawa Tengah, pasti struktur bawahnya ikut dong untuk bagaimana mempertarungkan itu, untuk memenangkan itu, sehingga pemilu sulit untuk mencapai netralitas," jelas Direktur Eksekutif Imparsial itu.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi cawe-cawe terus selama pilkada, publik menilai ini memalukan.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi cawe-cawe terus selama pilkada, publik menilai ini memalukan. (Warta Kota/Alfian Firmansyah)

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti pun meminta kepada Presiden Prabowo menyampaikan pidato soal netralitas.

“Kita minta Pak Prabowo besok nih, satu hari sebelum pencoblosan (27 November), berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Ray Rangkuti.

Ray pun mengusulkan beberapa poin yang bisa disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

Pertama, kata Ray, Prabowo harus berpidato dan menegaskan bahwa siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah adalah kepala daerah yang diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat.

“Sebab siapapun kepala daerahnya yang terpilih adalah kepala daerah yang akan bekerja sama dengan Pak Prabowo. Itu diclearkan dulu oleh Pak Prabowo. Maksud saya itu, pidatonya,” terang Ray.

Kedua, lanjutnya, Prabowo juga harus menginstruksikan dengan tegas kepada jajarannya, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan ASN, agar bersikap netral di Pilkada.

Selain itu, Presiden harus mengingatkan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, kalau kedapatan lembaga negara tidak bersikap netral, bukan saja diberi sanksi administratif, tapi juga dapat dipidana. 

“Dan Pak Prabowo harus mengatakan, saya tidak segan-segan untuk, ya, memperlakukan pasal-pasal pidana bagi siapapun dari aparat kepolisian, TNI, ASN, Kejaksaan, yang ketahuan melakukan tindakan yang bersikap tidak netral. Itu, ini saya harus disampaikan oleh Pak Prabowo," tegas Ray.

Lebih lanjut, Ray juga mengusulkan agar Prabowo turut menyampaikan bahwa Pilkada ini bukanlah ajang ngotot-ngototan antar paslon, tetapi harus menjadi ajang untuk saling mengeluarkan gagasan dan ide demi kebaikan bersama, setidaknya untuk daerah tersebut, dalam 5 tahun ke depan. 

“Kita tunggu pidato Pak Prabowo, apakah akan melakukannya besok. Setidaknya itu besok. Paling lambat itu besok. Atau besok malam, boleh dilihatkan, itu sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum Partai Politik. Nah, ini yang kita tunggu dari Pak Prabowo,” kata Ray.

Mantan aktivis 98 ini pun menunggu sikap tegas Presiden Prabowo menyampaikan poin-poin itu jelang pencoblosan Pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi. 

Jika Prabowo tak berani menyampaikan hal itu, dia pun berpandangan, justru Ketua Umum Partai Gerindra itu masih di bawah bayang-bayang Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Apakah Pak Prabowo akan melakukannya? Atau Pak Prabowo melanjutkan tradisi Pak Jokowi, di mana ada Jokowi, disitulah ancaman terhadap demokrasi, kualitas, dan moralnya terjadi,” jelas Ray.

Lebih jauh Ray mengatakan pidato Presiden ini akan memiliki makna penting dan sebagai bukti jika Prabowo tidak dalam bayang-bayang Jokowi.

Apalagi, belakangan muncul video kontroversi Prabowo mengendorse salah satu kandidat Pilkada Jawa Tengah. 

“Padahal Pak Prabowo dari awal kan mengatakan ya harus ada kesatuan antara pusat dan dengan daerah. Artinya apa? Mestinya Pak Prabowo dengan posisi yang kayak gitu, Pak Prabowo mau mengatakan siapa pun yang terpilih kepala daerahnya adalah orang yang ikut serta ya mensukseskan program saya nanti di daerah. Kan itu logika yang harus diambil. Posisi yang harus diambil,” pungkas Ray.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved