PDIP Khawatir Lihat Manuver Ridwan Kamil, Hasto Ingatkan Soal Cawe-cawe Penguasa di Pilkada

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Belakangan ini cagub nomor urut 1 di Pilkada DKI Jakarta Ridwan Kamil menemui para tokoh, ada dugaan untuk menaikkan elektabilitasnya yang jeblok.

Seperti diketahui, ada tiga tokoh yang ditemui yakni Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan terakhir Raffi Ahmad.

Saat bertemu dengan Raffi Ahmad, Ridwan Kamil pun menyempatkan diri adu panco. Ini strategi untuk menarik perhatian anak muda.

Terkait hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa pihaknya menemukan masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 

Hasto menyebutkan, ada sosok-sosok tertentu yang ikut campur dalam pelaksanaan pilkada lalu menginspirasi aparat penegak hukum untuk tidak netral dan justru mendukung pasangan calon tertentu. 

Baca juga: Prabowo Makan Siang dengan Pimpinan Partai Politik ke Istana, Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Solo

“Tim hukum kami melihat bahwa di dalam Pilkada pun masih banyak dilakukan abuse of power," ujarnya dikutip dari Kompas.com. 

"Seorang yang seharusnya tidak ikut cawe-cawe kembali cawe-cawe, dan kemudian menginspirasi aparat penegak hukum yang seharusnya netral menjadi tidak netral,” imbuh Hasto.

Hasto mengingatkan, aparat penegak hukum semestinya bertindak netral pada pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan arahan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto. 

Sebab, Prabowo sudah menegaskan bahwa presiden tidak akan ikut campur dalam proses pemenangan calon kepala daerah serta meminta seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum bersikap netral. 

Baca juga: Ridwan Ghani Ungkap Penyebab Kekalahan Saat Beradu Panco dengan Raffi Ahmad, Ini Penjelasannya

“Karena itulah kalau di daerah-daerah ada yang menemukan oknum aparat negara, termasuk oknum Polri yang kami temukan di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara, di Jawa Timur mereka bergerak, maka mereka, oknum Polri ini artinya berseberangan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo yang sudah menegaskan di mata rakyat untuk tidak cawe-cawe,” kata Hasto. 

Oleh karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat agar turut mengawasi dan mencegah upaya-upaya oknum aparat, yang hendak memenangkan calon kepala daerah tertentu. 

Hasto juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melawan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum di Pilkada serentak 2024. 

Baca juga: Reaksi Pramono Anung Saat Tahu Ridwan Kamil Bertemu Jokowi dan Bakal Jadikan Jurkam

“Maka bagi PDIP, Pilpres sudah selesai, Pak Prabowo menjadi presiden. Tetapi kita mengajak civil society, kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut,” kata dia. 

“Mari kita bergerak kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya. Karena kita mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” ujar Hasto.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpandangan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto seharusnya bertindak netral dalam kontestasi Pilkada 2024. 

Hal ini ia sampaikan merespons pertemuan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang bertemu dengan Prabowo dan Jokowi dalam dua hari berturut-turut. 

"Prabowo dan Jokowi idealnya netral dalam Pilkada 2024. Netralitas itu diperlukan agar semua paslon di pilkada, termasuk paslon di Jakarta, merasa Prabowo presidennya dan Jokowi negarawan yang mengayomi dan melindungi mereka," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Minggu (3/11/2024). 

Jamiluddin mengingatkan, Prabowo saat ini sudah menjadi presiden, sehingga ketua umum Partai Gerindra itu seharusnya menjadi pemimpin semua anak bangsa. 

Sama halnya dengan Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi sebagai mantan presiden semestinya bertindak selayaknya negarawan. 

Ia menegaskan, netralitas kedua tokoh diperlukan demi menghindari perpecahan akibat kontestasi politik. 

"Jadi, netralitas Prabowo dan Jokowi diperlukan agar perpecahan antar anak bangsa, termasuk warga Jakarta, dapat diminimalkan. Dengan begitu dua tokoh ini sudah meminimalkan polarisasi anak bangsa, khususnya warga Jakarta," kata Jamiluddin. 

Diketahui, Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda di daerah Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) malam. 

Saat makan malam dengan Prabowo, Ridwan Kamil mengaku membahas soal Ibu Kota Negara (IKN) dan beberapa hal yang bersifat pribadi. 

Sehari berselang, Jumat (1/11/2024), Ridwan Kamil langsung bertolak ke Solo, Jawa Tengah, untuk menemui Jokowi.   

Ridwan Kamil mengaku diberi wejangan dan saran terkait membangun Jakarta saat bertemu Jokowi. 

Ia mengeklaim, pertamunnya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa kedua presiden mendukung dirinya pada Pilkada Jakarta 2024. 

Menurut Ridwan Kamil, Prabowo dan Jokowi tidak mungkin meluangkan waktu untuk bertemu bahkan mengunggah foto pertemuan tersebut ke akun media sosial mereka bila keduanya tidak mendukungnya pada Pilkada Jakarta 2024. 

“Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujar dia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09