Poltracking Marah Lembaganya Dicatut Soal Survei Acep-Gina di Pilkada Karawang

WARTAKOTALOIVE.COM, KARAWANG - Lembaga Survei Poltracking Indonesia memastikan hasil survei terkait dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merupakan hoaks atau bohong, Minggu (27/10/2024).

Poltracking menegaskan tidak pernah melakukan survei tersebut, dan siap mengambil langkah karena merasa dirugikan.

"Kami tidak pernah melakukan, bahkan merilis survei terkait pasangan calon pada Pilkada Karawang untuk periode survei 1-7 September 2024," kata Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, Senin (28/10/2024).

Hal itu disampaikan terkait beredarnya hasil survei atas nama lembaga survei Poltracking Indonesia terkait pasangan calon Pilkada 2024 di Karawang.

Baca juga: Mari Fitriana Resah Golput Membengkak saat Pilkada Karawang, Gercep Sosialisasi di Kampus-kampus

Baca juga: Angkanya Capai 605.568, Pemilih Generasi Milenial Dominasi Pilkada Karawang 2024

Dalam hasil survei yang mencatut nama lembaga survei Poltracking Indonesia yang beredar di sejumlah kanal media sosial, terpampang kalau pasangan Acep Jamhuri-Gina Fadlia Swara unggul pada pilkada Karawang.

Dalam hasil survei yang disebutkan dilaksanakan pada 1-7 September 2024 itu, raihan pasangan Acep Jamhuri-Gina Swara mencapai 56,9 persen.

Kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang Aep Syaepuloh-Maslani mencapai 34,3 persen. 

Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,8 persen.

Aditya kembali menegaskan, kabar tersebut merupakan hoaks, karena Poltracking tidak pernah melakukan survei terkait dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Karawang.

Survei yang dilakukan Poltracking terkait Pilkada di Karawang hanya dilakukan pada Mei 2024. 

Itupun dalam surveinya belum ada simulasi pasangan calon.

"Kamu sangat menyayangkan pihak-pihak tertentu yang melakukan pencatutan lembaga Poltracking Indonesia," imbuhnya.

Terkait hal itu, kata Aditya, pihaknya akan mengambil langkah tegas. 

Sebab, itu merupakan pencatutan nama lembaganya.

"Belum terpilih saja sudah berbohong, bagaimana jika terpilih. Hoak ini, penggiringan opini publik," ucapnya. 

"Kami merasa sangat dirugikan, dan kami akan ambil langkah tegas, terutama jika ada paslon yang terbukti memainkannya," imbuhnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09