Liputan Khusus
10 Tahun Jokowi, MRT Jakarta Terus Berkembang Lintas Presiden dan Gubernur DKI
Rencana pembuatan MRT Jakarta sudah sejak Presiden Soeharto namun baru dinyatakan proyek nasional saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dian Anditya Mutiara
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta terus mengembangkan moda transportasi modern untuk kepentingan masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya.
Salah satu yang tengah dikembangkan adalah pembangunan MRT Jakarta.
Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985 atau di era Presiden RI Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo.
Namun, ide dari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat itu, B.J Habibie belum dinyatakan sebagai proyek nasional.
"Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional," ujar pria yang akrab disapa Tomo ini untuk Liputan Khusus 10 Tahun Jokowi, Senin (14/10/2024).
Tomo mengatakan, berangkat dari kejelasan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab.
Baca juga: 10 Tahun Jokowi, Keberadaan MRT Disyukuri Pengguna yang Tinggal di Kota Penyangga Jakarta
Pencarian dana disambut oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman.
"Pada 28 November 2006 penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar," jelas Tomo.
Menurut dia, JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian telah disetujui juga kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.
"JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman," tuturnya.
Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada tahun 2008-2009. Kemudian tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010.
Sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014, dan uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014, namun jadwal tersebut tidak terpenuhi.
Desain proyek pun dilakukan mulai tahun 2008-2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013, dan dicanangkan selesai pada 2018.

"Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase 1 sepanjang ± 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang memiliki 13 stasiun berikut satu Depo," ungkapnya.
Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik fase 1, lanjut dia, selain menggandeng konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pengoperasian fase 1 kemudian dimulai pada tahun 2019.
"Pembangunan jalur MRT Fase 1 akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang," imbuhnya.
Pengembangan selanjutnya meneruskan jalur Sudirman menuju Ancol (disebut jalur Utara-Selatan) serta pengembangan jalur Timur-Barat.
Dalam tahap Engineering Service, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses prakualifikasi dan pelelangan kontraktor.
Baca juga: Mulai Besok Halte Transjakarta Kebon Sirih Jakpus Bergeser, Dampak Proyek Pembangunan MRT Fase 2A
Dalam tahap Konstruksi, PT MRT Jakarta sebagai atribusi dari Pemerintah DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional.
Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan, termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan pendapatan yang layak bagi perusahaan.
Pelaksanaan pembangunan MRT melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta sendiri.
"Oleh karena itu, dokumen anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun dengan satu keluaran yang sama, pembangunan MRT Jakarta," jelasnya.
MRT Fase 2
Untuk mempermudah mobilitas masyarakat, MRT Jakarta memperluas jangkauan.
Kini MRT Jakarta tengah menyelesaikan proyek pembangunan fase 2 yang membentang dari Bundaran HI hingga Ancol Barat sepanjang 11,8 kilometer.
Tomo mengatakan, fase 2 ini melanjutkan koridor utara-selatan fase 2 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.
Dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara-selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer.
"Dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit.
Jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan Kendali Kereta Berbasis Komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2," kata Tomo.
Menurutnya, pembangunan fase 2 merupakan proyek strategi nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.
Selain itu, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Atas Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran HI—Kota menjadi landasan penetapan jalur dan stasiun di fase 2A.
Kata dia, pembangunan Fase II terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B.
Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.
Sedangkan fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur sekitar enam kilometer.
Adapun fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan
Proyek Pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh dana JICA.
Dana pinjaman JICA yang telah diterima Pemerintah Pusat diteruskan kepada Pemerintah DKI Jakarta.
"Sesuai dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah pinjaman untuk Fase 1 sebesar USD 191.000.000 dan untuk Fase 2 sebesar USD 1.678.000.000.
Loan agreement (persetujuan pinjaman) yang telah diberikan adalah Loan Agreement Nomor IP 578 sebesar ¥70,021,000,000 yang alokasinya untuk penambahan Fase 1 sebesar ¥21,544,000,000 dan pinjaman tahap satu Fase 2 sebesar ¥48,477,000,000," katanya.
Tomo mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta sebagai implementing agency akan mencatat sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD.
Kemudian menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan MRT pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/Investasi), Pemerintah DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta.
Selain itu, dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta juga ditempatkan pada Bappeda DKI Jakarta sebagai belanja langsung dengan nama program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dengan nama kegiatan Management Consulting Services for MRT Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency telah menunjuk PT MRT Jakarta sebagai sub implementing dari program pembangunan MRT Jakarta.
Untuk seluruh stasiun MRT Jakarta fase 2A terletak di bawah tanah.
Setiap stasiun dilengkapi dengan fasilitas penunjang mobilitas pengguna jasa seperti retail, lift, tangga, eskalator, hingga parkir sepeda.
Setiap stasiun juga dirancang agar terintegrasi sempurna dengan jalur moda transportasi massal lainnya seperti busway sehingga akan memudahkan setiap pengguna jasa untuk berpindah moda transportasi. Berbeda dengan fase 1, sejak awal pembangunan fase 2A dilakukan dengan konsep transit-oriented development.
"Sejumlah infrastruktur dibangun sekaligus saat pembangunan konstruksi stasiun dan terowongan," pungkasnya. (faf)
DATA :
A. 13 Stasiun eksisting Fase 1
1. Lebak Bulus Grab.
2. Stasiun Fatmawati Indomaret.
3. Stasiun Cipete Raya.
4. Stasiun Haji Nawi.
5. Stasiun Blok A.
6. Stasiun Blok M BCA.
7. Stasiun ASEAN.
8. Stasiun Senayan Mastercard.
9. Stasiun Istora Mandiri
10. Stasiun Bendungan Hilir
11. Stasiun Setiabudi Astra
12. Stasiun Dukuh Atas BNI
13. Stasiun Bundaran HI Bank DKI
B. Progres pembangunan MRT Fase 2A
- Miliki panjang 5,8 kilometer
- Target selesai 2027
- Estimasi biaya pinjaman dari Jepang Rp 25,3 triliun
1. Stasiun Thamrin
2. Stasiun Monas
3. Stasiun Harmoni
4. Stasiun Sawah Besar
5. Stasiun Glodok
C. Progres pembangunan MRT Fase 2B
- Rencananya melanjutkan dari Stasiun Kota sampai Depo Ancol Barat
- Masih tahap studi kelayakan atau feasibility study. (*)
Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News
Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini
Menelusuri Jejak Chromebook Hibah Kemendikbud Ristek di Sekolah Jakbar, Aplikasinya Terbatas |
![]() |
---|
10 Tahun Jokowi, Sejenak Melihat Perjalanan MRT Jakarta, Dirintis sejak 1985 Terwujud pada 2019 |
![]() |
---|
10 Tahun Jokowi, MTZ Minta Rute MRT-LRT Diperluas dan Mikrotrans Diperbanyak |
![]() |
---|
10 Tahun Jokowi, Azas Tigor Nainggolan: LRT-MRT Sejajarkan Indonesia dengan Negara Maju |
![]() |
---|
10 Tahun Jokowi, Ini Alasan Tari dan Salwa Jadikan LRT Jabodebek Transportasi Andalan Sehari-hari |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.