Berita Jakarta

Pengamat Sebut Subsidi Tarif KRL dengan NIK Bertentangan Tujuan Pakai Transportasi Umum

Penerapan pemberian subsidi layanan transportasi publik KRL Jabodetabek berdasarkan NIK ini jelas bertentangan dengan prinsip misi

Istimewa
Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan soal subsidi tarif KRL 

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.

“Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.

PT KAI Commuter buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan kami sebagai eksekutor saja. Ketika kami ada suatu keputusan, kami akan lakukan. Tapi sejauh ini belum ada arahan dari Kemenhub,” ujarnya yang dikutip dari Kompas.com. (faf)
 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini

 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved