CEO Telegram Pavel Durov Dibebaskan, Jaminan Rp 85 Miliar dan Dilarang Tinggalkan Prancis

• CEO Telegram Pavel Durov Hadapi 6 Dakwaan 
• Pavel Durov dibebaskan dengan Jaminan Rp 85,7 miliar
• Kekayaan Pavel Durov Rp 238 triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- CEO Telegram Pavel Durov dibebaskan dengan jaminan 5 juta Euro atau setara Rp 85,785 miliar.

Di samping itu, Pavel Durov juga dilarang meninggalkan Prancis tempat ia ditangkap dan diselidiki karena sejumlah kasus kriminal, termasuk kekerasan seksual di aplikasi Telegram.

Pavel Durov sekarang sedang diselidiki atas enam tuduhan dan telah dilarang meninggalkan Prancis selama proses tersebut.

Demikian ditakakan Jaksa Penuntut Umum Paris Laure Beccuau Rabu malam. Ia tengah menyidik kasus Durov tersebut. 

Durov ditangkap oleh polisi Prancis di bandara dekat Paris pada Sabtu malam lalu.

Dengan demikian, Durov telah ditahan selama empat hari. Demikian berita terkini Wartakotalive.com bersumber dari telanganatoday.com.

CEO Telegram Pavel Durov memiliki kekayaan Rp 238 triliun. Dia ditangkap begitu mendarat di Bandara Le Bourget, utara Prancis, Sabtu (24/8/2024) sekitar pukul 20.00 waktu Prancis.

Dia kemudian dijebloskan di penjara Prancis.

Baca juga: Kekayaan Pavel Durov Rp 238 T, Konten Porno di Telegram Penyebab Ditangkap Polisi Prancis

Meski Durov dibebaskan dengan jaminan, ia tetap harus wajib lapor dua kali seminggu. 

Durov secara resmi diselidiki atas enam tuduhan dan ia dilarang meninggalkan Prancis selama penyelidikan, Beccuau menambahkan pada Rabu malam seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Xinhua.

Durov ditangkap oleh Polisi Prancis di bandara di luar Paris pada Sabtu malam.

Beccuau mengatakan pada Senin bahwa pendiri Telegram dituduh melakukan 12 pelanggaran pidana, termasuk tidak mampu bertindak terhadap pengguna Telegram yang terlibat perundungan siber, berbagi konten pedofilia, dan mendukung terorisme.

Ia menambahkan penangkapan itu “berlangsung dalam konteks penyelidikan yudisial yang dibuka pada 8 Juli 2024”.

Hal itu juga menyangkut “penolakan untuk mengomunikasikan, atas permintaan otoritas yang berwenang, informasi atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengoperasikan penyadapan yang diizinkan oleh hukum,” kata jaksa Paris.

Tanggapan Telegram

Menanggapi penangkapan itu, grup Telegram mengatakan pada akun X-nya bahwa perusahaan itu “mematuhi hukum Uni Eropa (UE), termasuk Undang-Undang Layanan Digital”.

“Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform itu,” tambahnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa penangkapan Durov “sama sekali bukan keputusan politik”.

Penangkapan Durov di Prancis “terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung,” kata Macron pada platform media sosial X.

Setelah penangkapan itu, kedutaan besar Rusia di Paris telah merujuk sebuah catatan ke Kementerian Luar Negeri Prancis yang menuntut akses konsuler ke Durov, kantor berita TASS mengutip pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

Sementara itu, Elon Musk, pemilik platform media sosial AS X, dan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS, mengutuk penangkapan Durov pada hari Minggu.

Tidak Mau Kerja Sama

Otoritas peradilan Prancis pada hari Rabu resmi menyelidiki Durov, yang merupakan warga negara Prancis, karena diduga tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan kriminal.

Durov diduga membantu serta bersekongkol dalam pelanggaran pidana di aplikasi Telegram. Demikian diberitakan Aljazeera.com siang ini. 

Laure Beccuau mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang hakim investigasi menemukan ada alasan untuk menyelidiki Durov secara resmi atas semua tuduhan yang menyebabkan ia awalnya ditangkap. 

Dakwaan terhadap Pavel Durov mencakup dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang.

Transaksi dilarang tersebut antara lain gambar/video pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, dan penipuan, serta penolakan untuk mengomunikasikan informasi kepada pihak berwenang, pencucian uang, dan penyediaan layanan kriptografi kepada penjahat.

Telegram “hampir tidak memberikan respons sama sekali” terhadap permintaan pihak berwenang untuk bekerja sama dalam kasus pidana menyebabkan unit kejahatan dunia maya kantor kejaksaan Paris membuka penyelidikan pada Februari 2024, kata jaksa Laure Beccuau.

“Layanan investigasi Prancis lainnya dan kantor kejaksaan umum serta berbagai mitra dalam Eurojust, khususnya yang di Belgia, memiliki pengamatan yang sama” tentang kurangnya kepatuhan Telegram, katanya.

Pengacara Durov, David-Olivier Kaminski, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa “tidak masuk akal” untuk menyatakan bahwa ia dapat terlibat dalam kejahatan apa pun yang dilakukan di aplikasi tersebut, seraya menambahkan: “Telegram mematuhi semua aturan Eropa tentang teknologi digital.”

Tanggapan UEA

Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya "mengikuti kasus ini dengan saksama" dan telah meminta Prancis untuk menyediakan Durov "dengan semua layanan konsuler yang diperlukan dengan segera."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa ia berharap Durov "memiliki semua peluang yang diperlukan untuk pembelaan hukumnya".

Dia menambahkan bahwa Moskow "siap untuk memberikan semua bantuan dan dukungan yang diperlukan" kepada CEO Telegram tersebut sebagai warga negara Rusia.

"Namun, situasinya menjadi rumit karena ia juga warga negara Prancis," kata Peskov.

Menghadapi tuduhan dari Rusia dan pemilik X Elon Musk bahwa Prancis mengekang kebebasan berbicara dengan penangkapan Durov, Presiden Emmanuel Macron mengambil langkah yang tidak biasa.

Marcon pada Senin lalu memposting di X tentang apa yang disebutnya "informasi palsu".

Macron mengatakan bahwa penangkapan Durov bukanlah langkah politik tetapi bagian dari penyelidikan independen.

Macron menulis bahwa negaranya "sangat berkomitmen" terhadap kebebasan berekspresi tetapi "kebebasan ditegakkan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata, untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak dasar mereka". (pro)