Kapolri Disalahkan atas Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Pengamanan Demo Kawal Putusan MK

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mabes Polri di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2024) untuk audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Audiensi ini dilakukan karena melihat kekerasan atau tindakan represif aparat keamanan terhadap massa aksi demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di sejumlah daerah.

Seperti yang digelar di depan Gedung DPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat serta depan Gedung Balai Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Kami datang untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempertanyakan kebijakan keamanan kepolisian di dalam menanggapi berbagai protes dan unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia," ujar aktivis HAM Usman Hamid, di Bareskrim Mabes Polri, Rabu.

Pihaknya mempertanyakan kebijakan pengamanan unjuk rasa oleh aparat yang bertindak represif.

Baca juga: Anies Baswedan Apresiasi Aksi Demo di Depan Gedung DPR/MPR RI untuk Kawal Putusan MK

Padahal, seharusnya dalam membubarkan massa tak perlu memakai water cannon, gas air mata hingga melakukan penangkapan.

"Tidak perlu melalui water cannon, gas air mata, atau kekerasan-kekerasan yang tidak perlu seperti memukul, menendang, dan melakukan tindakan kekerasan lain," katanya.

"Termasuk melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, bahkan terhadap anak-anak," lanjut Usman Hamid.

Oleh karena itu, pihaknya ingin meminta pertanggungjawaban kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami ingin memintai pertanggungjawaban Kapolri atas keseluruhan tindakan kekerasan polisi di dalam menangani unjuk rasa damai di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan di berbagai wilayah lainnya," tutur dia.

Baca juga: Demo Tolak Revisi UU Pilkada Ricuh, Kombes Ade Ary: Fasilitas Umum pada Rusak, Kami Cek lagi

Sementara itu, ahli hukum Todung Mulya Lubis mengatakan, perbuatan yang dilakukan aparat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sebab, kalau kita membaca Undang-Undang Kepolisian ya Tahun 2002 Nomor 2, tugas polisi itu jelas bahwa dia adalah aparat penegak hukum yang menjaga ketertiban, memberikan pengayoman, memberikan perlindungan terhadap warga negara sesuai dengan prinsip HAM," ucapnya.

"Tapi kan kita melihat bahwa walaupun pascareformasi hasil memisahkan TNI dengan Polri, tapi kan budaya militan dalam tubuh Kepolisian itu masih sangat kuat. Kemudian budaya inilah yang kita lihat dan kita saksikan dalam proses-proses hukum yang terjadi, kami menerima banyak sekali laporan," sambung Todung. 

Polisi Amankan 301 Orang

Seperti diketahui, sebanyak 301 orang diamankan dalam demo tolak Revisi UU Pilkada di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan.

Ratusan massa diamankan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Timur hingga beberapa polsek.

"Dari proses pengamanan unjuk rasa kemarin, ini ada 301 orang yang telah diamankan," ujar Ade Ary, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan, penangkapan itu atas dugaan perusakan fasilitas umum di area DPR sampai tindakan kekerasan terhadap anggota yang bertugas.

"Orang yang diamankan mengganggu ketertiban, merusak, tidak mengindahkan, dan bahkan ada yang melakukan kekerasan," tuturnya.

Sementara itu, massa yang sudah dibebaskan dari Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 105 orang.

"Untuk yang di Polda itu 7 yang sudah dipulangkan dari 50 (yang diamankan)," ucap Ade Ary.

"7 itu 6 anak dan 1 wanita. Berarti 43 masih dilakukan pendalaman ya. Kemudian yang di Jakarta Timur 143 (orang), dan Jakarta Pusat ini masih dilakukan pendalaman," sambungnya. (m31)

Baca juga: Machica Mochtar Jemput Anak di Polda Metro Jaya Setelah Diamankan Usai Ikut Demo di Gedung DPR/MPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (23/8/2024).

Kedatangannya untuk melihat kondisi massa yang ditangkap dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Pertama-tama kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian," ujarnya, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

"Barusan berkoordinasi diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini," sambung dia.

Dasco meminta kepada pihak kepolisian agar melepaskan massa yang mayoritas mahasiswa tersebut.

Politikus dari Partai Gerindra itu juga akan menjadi penjamin terhadap mereka yang dikeluarkan di Polda Metro Jaya.

Termasuk yang ditangkap di Polres Metro Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Barat.

"Pada hari ini, sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik segera dikembalikan ke rumahnya," tuturnya.

"Sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Dan kami akan menjamin, sebagai penjamin mereka dikeluarkan," lanjut Dasco.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengamankan demonstrasi kemarin.

"Kalau di sini (yang diamankan), ada sekitar 50, dan kami akan cukup sebentar lagi," kata Dasco. 

Dalam kedatangannya ke Polda Metro, Dasco didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp