Resmi Diusung PDIP Bersama Ade Sumardi, Airin Berharap DPP Golkar Merestui Ikut Pilkada Banten

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinamika politik jelang pendaftaran Pilkada 2024 semakin kencang.

Terbaru, bakal calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany akhirnya memberanikan diri ikut Pilkada Banten 2024, meski belum dapat restu DPP Partai Golkar.

Baca juga: Airin Senasib dengan Anies, Batal Ikut Pilkada Banten 2024, Sekjen Golkar: Ada Tugas Lain

Keberanian Airin patut diacungi jempol. Dia akhirnya berseberangan dengan partainya di Pilkada Banten.

Airin tak sudi untuk mengikuti perintah DPP Golkar yang mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, bersama kolega di Koalosi Indonesia Maju (KIM).

Airin maju sendiri dengan diusung lawan politik KIM, yakni PDIP.

Airin berpasangan dengan politisi PDIP Ade Sumardi untuk Pilkada Banten 2024.

Pasangan ini tinggal menunggu surat B1-KWK dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Baca juga: Golkar Calonkan Airin Rachmi Diany Maju di Pilkada Banten 2024, Telah Disiapkan Sejak 4 Tahun Lalu

"Kami telah mendeklarasikan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten dari PDI Perjuangan. termasuk delapan kabupaten/kota. Dan alhamdulillah tinggal menunggu B1-KWK dari Ibu ketua Umum yang akan diserahkan langsung ke beliau," kata Ade Sumardi dikutip dari KompasTV, Minggu (25/8/2024).  

Dukungan ini juga memastikan bahwa Airin maju tanpa dukungan Partai Golkar. 

Terkait hal itu, Airin meminta Golkar memahami langkahnya maju melalui PDIP. Dia memahami bahwa politik berjalan dinamis.  

"Saya berharap rumah yang selama kami tempati walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa bisa memahami keputusan yang saya ambil," ujarnya. 

Airin mengaku dua tahun lalu sebenarnya sudah ditugaskan maju Pilkada Banten oleh Golkar.  

"Sudah ada SK untuk pengusungan saya dan juga Pak Ade. Tapi kita menunggu daerah lain dulu untuk sama-sama diumumkan," ucapnya. 

"Jadi SK sudah keluar, kita menunggu B1-KWK. Dengan kepemimpinan baru mudah-mudahan ada keajaiban. Mudah-mudahan B1-KWK masih saya dan Pak Ade," lanjutnya. 

Dalam prosedur administrasi yang diterbitkan KPU, B.1-KWK adalah surat atau formulir persetujuan yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat partai politik kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.