Berita Nasional

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Pelaksana Perpres No 32 Tahun 2024, Berikut Daftarnya

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Timsel Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mewujudkan Jurnalisme Berkualitas yang diketuai Imam Wahyudi menyerahkan 11 nama anggota komite kepada Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. 

Surat Menkopolhukam 

Penetapan ini sudah sesuai dengan surat nomor B-165/KI.01/08/2024 yang diteken Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamananan Hadi Tjahjanto tentang nama-nama anggota Komite dari Kemenkopolhukam disertai kapasitas masing-masing. 

Ambang Priyonggo, MA memiliki perspektif pada keberlanjutan perusahaan pers dan jurnalisme berkualitas era digital digital dan akademisi UMN, Damar Juniarto mantan Direktur SAFEnet yang memiliki pengalaman dalam bernegosiasi dengan platform global.

Selanjutnya, Dr. Guntur Syahputra Saragih memiliki pemahaman dan pengalaman dalam negosiasi dan antimonopoli, Indriaswati Dyah Saptaningrum menguasai perkembangan hukum dagang internasional, dan Kristiono Setyadi pakar perkembangan teknologi algoritma dan iklan.

Penetapan ini merupakan langkah strategis Dewan Pers dalam upaya memperkuat jurnalisme berkualitas melalui pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan platform digital, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mewujudkan Jurnalisme Berkualitas. 

Berikut daftar nama anggota Komite:

1. Alexander Carolus Suban

2. Fransiskus Surdiarsis

3. Herik Kurniawan

4. Sasmito

5. Dr. Suprapto 

6. Ambang Priyonggo MA

7. Damar Juniarto

8. Dr. Guntur Syahputra Saragih

9. Indriaswati Dyah Saptaningrum

10. Kristiono Setyadi

11. Mediodecci Lustarini (sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik).

Tim seleksi juga menetapkan dua cadangan dari wakil Dewan Pers, yakni Bekti Nugroho dan Pasaoran Simanjuntak, sedang cadangan dari Kemenko Polhukam adalah Prof Dr Arif Satria, SP, MSi dan Prof Dr H Didin Muhafidin, SIP, MSi. 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved