Agus Supriatna Sedih Elit Parpol Idolai Kotak Kosong di Pilkada: Itu Pengkhianatan pada Demokrasi!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan KSAU Marsekal TNI Purn Agus Supriatna sedih melihat perkembangan demokrasi saat ini.

Sebab, bukan mengarah ke yang positif, justru menjadi negatif.

Baca juga: Isu Kotak Kosong dan Penjegalan Anies di Pilkada Jakarta Hanya Narasi yang Dikembangkan

Hal ini terlihat jelas jelang Pilkada Serentak 2024, terutama untuk beberapa daerah strategis, parpol besar yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mewacanakan kotak kosong.

Yakni calon yang diunggulkan KIM maju dan melawan kotak kosong, sehingga kemenangan bisa mudah diperoleh.

Wacana kotak kosong itu jelas muncul di Pilkada Jakarta, yakni kandidat Ridwan Kamil kemungkinan besar menghadapi kotak kosong, karena Anies Baswedan terjegal. 
 
Agus Supriatna yang kini menjadi Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), menilai itu adalah strategi busuk.

Baca juga: Ingin Hadapi Anies di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Kalau Lawan Kotak Kosong, Debatnya Sama Siapa?

Menurutnya, strategi calon tunggal versus kotak kosong, merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.

"Strategi kotak kosong itu melawan akal sehat dan tentu saja mengkhianati demokrasi. Seolah-olah dari 272 juta rakyat Indonesia, hanya ada sepasang calon yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah," kata Agus Supriatna di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Agus Supriatna yang juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) 2015-2017 ini kemudian merujuk contoh Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2018 lalu yang hanya diikuti satu pasang calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret nama pasangan M Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari.

Ironisnya yang keluar sebagai pemenang justru kotak kosong dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah pilkada di Indonesia.

Baca juga: Pengamat Prihatin Fenomena Kotak Kosong di Pilkada, Ray Rangkuti: Kemerosotan Demokrasi Era Jokowi

"Jangan sampai kasus kotak kosong dalam Pilkada Makassar tahun 2018 terulang di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Ketika ternyata kotak kosong yang menang, hal itu justru mempermalukan mereka yang mengondisikan munculnya kotak kosong sebagai peserta pilkada," sindirnya.

KIM adalah koalisi parpol-parpol yang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang juga didukung Presiden Joko Widodo.

Yakni, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lanjut Agus, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika mendapat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.

Agus kemudian merujuk ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, di mana pilkada dengan satu paslon dapat terjadi jika hanya satu paslon yang memenuhi syarat setelah masa perpanjangan pendaftaran.

Selain itu, katanya, kondisi ini juga bisa terjadi jika ada lebih dari satu paslon yang mendaftar tetapi hanya satu yang memenuhi syarat, dan setelah penundaan tidak ada tambahan paslon yang mendaftar atau memenuhi syarat.

Kondisi demikian, terutama di Jakarta, disinyalir Agus sengaja diciptakan oleh KIM agar calon yang mereka usung menang melawan kotak kosong.

"Karena melawan kotak kosong, maka meskipun calonnya belum tentu bagus, nyaris dapat dipastikan menang. Justru rakyat yang rugi karena tidak ada pilihan lain. Demokrasi pun terkebiri dan teramputasi," sesalnya.

Dengan terpilihnya calon dari KIM, atau KIM Plus, kata Agus, maka mereka dapat mempertahankan hegemoni dan oligarkinya.

"Tujuan mereka hanya melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan rakyat," tukasnya.

Belajar dari Pilkada Kota Makassar 2018, Agus kemudian mengajak elite-elite politik tidak melakukan rekayasa untuk mengebiri demokrasi dengan mengondisikan munculnya kotak kosong dalam Pilkada 2024.

"Makin banyak calon justru makin baik bagi demokrasi, karena rakyat punya pilihan yang lebih banyak. Kalaupun terpaksa muncul kotak kosong, bisa jadi justru kotak kosong yang akan menang, karena kedaulatan memang berada di tangan rakyat, bukan di tangan para politisi busuk yang melakukan rekayasa agar calon yang mereka dukung melawan kotak kosong itu memang. Itu langkah pengecut sebenarnya," tandas Agus.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin buka suara terkait wacana Ridwan Kamil (RK) yang akan maju di Pilgub Jakarta melawan kotak kosong.

Menurut Ujang, hal itu tidak baik bagi demokrasi lokal Jakarta. Dia menyayangkan hal tersebut terjadi di mana nantinya warga Jakarta hanya akan disuguhkan dengan satu pilihan melawan benda mati. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ujang menguatnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang dikabarkan akan mengusung RK sebagai calon tunggal.

Ujang mengatakan, jika PKS, NasDem dan PKB nantinya benar-benar bergabung dengan KIM plus. 

Maka hanya tinggal PDIP sendiri sebagai partai di luar KIM Plus. 

Namun, Ujang mengatakan, situasi sulit tetap tidak bisa diatasi. 

Karena kursi PDIP tidak cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

"Dengan strategi koalisi gemuk, memborong partai membuktikan bahwa ada dorongan kuat untuk melawan kotak kosong. Karena Anies gagal berlayar," jelas Ujang, Sabtu (10/8/2024).

Dengan begitu, Ujang menyebut, warga Jakarta nantinya tidak akan punya pilihan alternatif untuk memilih calon pemimpin Jakarta 2024-2029. Ini juga disebut akan merusak demokrasi. 

"Kompetisi yang sehat itu menghadirkan kompetitor, yaitu ada calon lain dan warga Jakarta harus diberikan pilihan," ungkap dia.

Namun, Pilkada Jakarta akan menjadi tidak sehat, jika warga hanya disodorkan pilihan kotak kosong.

"Yang namanya kotak kosong itu tidak memiliki visi-misi, tidak punya program dan janji-janji. Serta tidak ada gagasan untuk Jakarta lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, mengatakan fenomena kotak kosong merupakan hal yang tidak dilarang dalam konstitusi.

"Artinya, itu bisa terjadi menurut konstitusi, nggak dilarangkan," kata Jazilul, Sabtu (10/8/2024).

Jazilul menyebut, bahwa pembahasan soal kotak kosong belum menjadi prioritas partainya. 

Dia juga memastikan PKB tidak akan melanggar konstitusi.

"Kami belum bahas sampe situ, yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jazilul menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut demokrasi tidak sehat jika kemunculan kotak kosong. 

Apalagi Hasto mengindikasikan adanya upaya menjegal Anies Baswedan dalam pencalonan di Pilkada Jakarta. 

Sebelumnya, PKB, NasDem dan PKS menyatakan dukungan ke Anies, namun di tengah jalan digembosi. 

KIM menawarkan kerja sama koalisi mendukung jagoan mereka Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dengan membentuk koalisi KIM Plus.

Jazilul bertanya balik dengan menyinggung kondisi demokrasi Indonesia belakangan.

“Bukannya dari kemaren enggak sehat?” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09