Pengamat Sebut Golkar Akan Rugi Besar jika Tak Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Partai Golkar memutuskan untuk mengusung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat.

Keputusan ini diambil karena telah melalui sejumlah pertimbangan dan musyawarah.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, partai yang dinahkodai Airlangga Hartarto itu bakal dirugikan usai resmi mengusung Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.

Pria yang mengenakan kacamata itu menyebut kerugian itu muncul karena Golkar tidak memprioritaskan kader internalnya yakni Ridwan Kamil alias RK maju di Jabar. 

Padahal, kata dia, RK memiliki potensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan Dedi Mulyadi.

Hal itu terlihat dari elektabilitas RK yang unggul di Jabar dari berbagai hasil survei. Jawa Barat menjadi basis kuat suara Golkar.

“Tentu ini merugikan Golkar karena Ridwan Kamil incumbent elektabilasnya tinggi (kemudian) digeser ke Jakarta. Jadi dalam konteks itu Golkar mengalami kerugian ketika Ridwan Kamilnya tidak maju lagi di Jawa Barat, dan ketika Ridwan Kamil nya digeser ke Daerah Khusus Jakarta,” ujar Ujang, Senin (5/8/2024).

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode pertengahan Juni 2024 mengungkap elektabilitas bekas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih sulit tergoyahkan.

RK mendapatkan 36 persen suara responden, disusul Dedi Mulyadi di posisi kedua dengan 12 persen suara responden. Selanjutnya, ada nama Bima Arya, dan Atalia Pararatya

Pengamat Yakin Anies Terjegal di Pilkada Jakarta

Pilkada Jakarta 2024 penuh misteri, publik hanya bisa menerka siapa sosok yang akan ikut konstestasi.

Bahkan ada dugaan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedang mempersiapkan Ridwan Kamil agar melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

Baca juga: Kampanye SARA Dapat Dihindari, Pengamat: Jika Anies dan Ahok Dipasangkan

Pengamat politik Hendri Satrio menyatakan, pencalonan Ridwan Kamil diprediksi ingin memblokade langkah Gubernur Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang ingin kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024.

Apalagi dalam survei dari berbagai lembaga penelitian, Anies memiliki elektabilitas yang cukup tinggi hampir mencapai 30 persen.

“Ya kalau Anies tidak maju karena sudah diblok sama partai dan penguasa, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong,” kata Hendri, Senin (5/8/2024).

Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta.

Namun hal ini akan sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.

Baca juga: Rio A Putra Endus Dua Skenario KIM Plus Agar Ridwan Kamil Menang Mudah di Pilkada Jakarta

Oleh karena itu, dia menyarankan, pendukung Anies untuk meniru cara Pro Jokowi (Projo) seperti mendesak PDIP mendukung Jokowi.

“Kalau ini pendukung Anies provokasi PDIP dan PKS,” pungkas dia.

Diketahui, besar kemungkinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024.

KIM Plus adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda.

Di luar itu PKB, PKS, dan Nasdem disebut-sebut juga akan bergabung KIM, sehingga menjadi KIM Plus.

Koalisi besar itu memunculkan isu duet Ridwan Kamil-Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang diusung KIM Plus.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berpendapat bahwa hanya ada dua pasangan calon yang nantinya akan bertanding di Pilkada Jakarta.

"Saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang saja yang bertarung," kata Dasco usai menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (31/8/2024).

Selain itu, Dasco mengatakan KIM akan bekerja sama dengan partai politik lain dalam Pilkada di sejumlah provinsi, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dia menyebut perluasan koalisi itu sebagai KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung pemerintah yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan bahwa dalam pemilihan gubernur (pilgub) di pilkada serentak 2024, tidak ada kotak kosong.

Menurut Hasto, PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab soal Golkar dan Gerindra bakal mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan muncul kembali wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Jakarta.

“PDIP terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai, sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” ucap Hasto usai hadiri acara wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024) malam.

Hasto mengingatkan, bahwa suara rakyat harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat.

Apalagi kata dia, Jakarta yang memiliki peran yang penting dan strategis sebagai simbol peradaban di Indonesia.

“Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya, maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik,” tuturnya.

Selanjutnya saat ditanya soal wacana Ridwan Kamil alias RK, yang bakal dimajukan pada Pilgub Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ia sangat menghargai jika nantinya Eks Gubernur Jawa Barat itu benar maju.

Namun, Hasto mengingatkan bahwa PDIP juga memiliki mitra strategis, yang akan merubah konstelasi politik di Jakarta.

“Proses komunikasi terus-menerus dilakukan, ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat kemudian oleh kekuasaan mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi,” tegasnya.

Selanjutnya ditanya juga terkait kotak kosong di Jakarta, Hasto memastikan bahwa hal itu juga tidak akan terjadi di Sumatra Utara dan Jawa Timur.

“Ya sama untuk di Sumatra Utara, di Jawa Timur, untuk Pilgub tidak akan ada kotak kosong,” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09