John Kenedy: Pansus Haji untuk Perbaikan Pelaksanaan Ibadah, Tak Ada Hubungan dengan NU

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA --  Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kenedy Azis bantah keras pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024.

Apalagi, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," ucap John saat dihubungi Wartakotalive.com, Rabu (31/7/2024).

Dia menilai Kementerian Agama (Kemenag) terlalu melebarkan permasalahan ini ke mana-mana. Padahal, carut marut pelasabaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.

"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," katanya.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan, Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," ungkap John.

John Kenedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.

"Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jamaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre, jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapihkan," kata dia.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

Baca juga: Reaksi PKB Atas Kasus Anak Kader Diduga Bunuh Kekasih, Langsung Dinonaktifkan di DPR RI

"Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," kata dia.

Dia menambahkan, Pansus Haji menilai banyak hal yang carut marut dari mulai  pembagian kuota, perekrutan jamaah haji, pelaksanaan penerbangan ibadah haji yang sampai terlambat lebih dari 10 jam.

"Apa enggak dilihat di tempat hotel calon jamaah haji sebagian dalam satu kamar melebihi kapasitas. Kemudian mutu catering ada beberapa yang keracunan, apa enggak dilihat bagaimana padatnya tenda di Mina dan Arafah. Jadi kami enggak ada kaitannya dengan NU dan jadi ke mana-mana,” ucap John.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Pansus Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait  pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," jelas Marwan melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2024).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu mengatakan ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu.

"Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa  hak jamaah haji reguler yang tidak  diberikan  kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ujar Marwan.

Marwan menegaskan, jadi Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Urusan umat muslim yang sudah antre terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," imbuhnya.

Baca juga: Sapa Peserta Sespim Wilayah 5, Gus Imin: 16 Juta Pemilih PKB Menaruh Harapan kepada Kita

Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.

"Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutup dia.

Sebelumnya diberitakan, bergulirnya pansus angket ibadah haji 2024 mendapatkan penolakan keras dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menganggap pansus itu bernuansa politis.

Gus Yahya menduga pansus angket haji dianggap sebagai dibentuk hanya berniat menyerang PBNU. Apalagi, pansus angket haji muncul sesaat ketika PBNU berniat mengembalikan PKB ke NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Gus Yahya sesuai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Adapun pansus angket haji memang sedang akan digulirkan oleh DPR RI. Pansus tersebut pun sudah diketok di rapat paripuna DPR untuk dilakukan pembahasan.

Pimpinan DPR yang mengetok pansus angket haji tersebut merupakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia juga merupakan Ketua Tim Pengawas Haji DPR.

Gus Yahya menjelaskan niatan pansus angket haji itu sengaja digulirkan untuk menyerang Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Menag RI merupakan adik dari Gus Yahya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ungkapnya.

Gus Yahya menambahkan pihaknya masih menunggu kelanjutan pansus angket haji tersebut. Hal yang pasti, ia mengaku kaget tiba-tiba ada bergulirnya pansus tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) angket pengawasan ibadah Haji 2024, Selasa (9/7/2024).

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam rapat.

"Setuju," sahut peserta rapat.

Cak Imin menyampaikan, anggota pansus angket pengawasan ibadah haji 2024 akan diisi oleh 30 orang anggota DPR.

Dia membacakan komposisi pansus angket itu berisi tujuh anggota dari PDIP; Golkar dan Gerindra masing-masing empat orang; PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing tiga orang. Lalu, dua orang dari PAN, dan satu orang dari PPP.

Dari Fraksi PDIP masuk dalam keanggotaan pansus angket Arteria Dahlan, My Esti Wijayanti, hingga Diah Pitaloka. Lalu dari Golkar ada nama Ace Hasan Syadzily dan Nusron Wahid. Kemudian PPP diwakilkan oleh Achmad Baidowi alias Awiek.(m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.