Selasa, 14 April 2026

Berita Jakarta

Ada Diskriminasi Operator, Heru Budi Didesak Evaluasi Kinerja Manajemen Transjakarta

Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menilai, PT Transjakarta harus bertanggungjawab adanya penumpang terlantar akibat demonstrasi sopir angkutan umum.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan
warta kota/fajar
Sopir angkutan umum (angkot) demo di Balai Kota, Jakarta Pusat, minta Pemprov Jakarta segera pecat Dirut PT Transjakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menilai, PT Transjakarta harus bertanggungjawab adanya penumpang yang terlantar akibat demonstrasi sopir angkutan umum.

Diketahui, ratusan sopir dari 29 trayek di Jakarta berhenti beroperasi dan mereka memilih berunjuk rasa di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024) pagi.

Ketua Umum Fakta Indonesia Ary Subagyo Wibowo mengatakan, pada dasarnya unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di Balai Kota yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) dijamin konstitusi.

Namun dia menyayangkan terjadinya penelantaran pengguna transportasi Jaklingko di beberapa wilayah Jakarta.

"Hal yang lebih penting adalah Transjakarta harus bertanggung jawab atas keterlantaran penumpang akibat ketidakberesan mengelola transportasi publik di Jakarta karena diskriminasi terhadap operator," kata Ary dari keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, FKLB berunjuk rasa karena menuntut transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler.

Mereka merasa langkah Transjakarta tidak adil, dan diduga adanya politisasi yang dilakukan Direksi Transjakarta, hingga adanya indikasi oknum DPRD sebagai mitra Jaklingko.

Baca juga: Tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Jakarta soal Demo Sopir Mikrolet dan JakLingko di Balai Kota

"Dengan adanya aksi mogok, Fakta Indonesia meminta kepada PJ Gubernur untuk mengevaluasi total kinerja manajemen Transjakarta dan mengambil langkah tegas agar dikemudian hari tidak terjadi lagi aksi serupa yang merugikan pengguna
Jaklingko, akibat ketidakmampuan manajemen Transjakarta," jelasnya.

Ary menduga adanya indikasi oknum DPRD sebagai mitra Jaklinglo dan Transjakarta dibalik aksi mogok ini.

Fakta Indonesia mendorong aparat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan indikasi KKN tersebut.

"Hal ini sebagai pertanggungjawaban penggunaan APBD dalam upaya mengimplementasikan good governance and clean goverment," pungkasnya.

Diketahui, ratusan sopir angkutan umum yang tergabung dari Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024) pagi.

Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memecat Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza yang dinilai tak becus dalam memimpin perseroan.

"Pak Pj Gubernur, tolong turunkan direksi Transjakarta," tulis pendemo dalam spanduk yang dibentangkan di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Koordinator lapangan, Fahrul Fatah menuntut beberapa hal kepada Pemprov DKI Jakarta.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved