Pembentukan Pansus Impor Beras Bukti Berpihak Kepada Rakyat Bukan Kepada Importir

Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog.

Menurut Suhardi, Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi telah berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.

“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.

Baca juga: Pakar Pangan Indonesia Ungkap Manfaat Distribusi Bantuan Beras Perum Bulog yang Terlihat Jelas

Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan Paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan terkhusus beras akan menjadi sumber ketersedian bukan sekedar produksi.

“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” tandasnya.

Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan perhitungannya soal kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK.

Anthony sapaanya membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Rabu,(10/7/2024).

Baca juga: Heru Budi Hartono Buka Jakarta Food Festival 2024, Sekaligus Pantau Stok Beras Bulog

Diketahui, kasus ini sendiri bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Hal ini dilaporkan terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta pekan lalu.