Banyak Anak Pindah ke Jakarta Sejak Tahun Lalu, Jadi Alasan Jumlah Pendaftar PPDB Meningkat

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG - Sejumlah orangtua siswa di Jakarta mengeluhkan karena sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 kuotanya kurang banyak.

Sehingga, banyak anak yang tidak bisa masuk ke sekolah diingin atau SMP, SMA dan SMK negeri di Jakarta.

Hal itu karena ada siswa yang tidak masuk terkendala sistem zonasi atau prestasi sesuai aturan yang berlaku.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Dinas Pendidikan DKI bakal memperbaiki sistem zonasi PPDB 2024.

"Pertama gini ya, kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta, itu problem," kata Heru di Hotel Grand Hyatt, Kamis (4/7/2024). 

Namun, kata Heru, di sisi lain sebagai warga negara mereka (yang pindah ke Jakarta) berhak untuk bersekolah di mana saja termasuk di DKI Jakarta.

Baca juga: Masih Banyak Terima Keluhan pada PPDB 2024, DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Lakukan Evaluasi

Oleh karena itu, tambah Heru, perpindahan anak ke Jakarta harus diatur agar mendapatkan keadilan dan bisa sekolah.

"Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," terangnya.

Ia pun meminta kepada Wali Kota di Bodetabek untuk membangun sekolah yang setara di Jakarta agar tidak pindah ke DKI.

Heru menambahkan, jika siswa yang tidak lolos di sekolah negeri, maka bisa ikut PPDB bersama.

PPDB bersama ini menyiapkan sekolah swasta untuk anak tidak bisa masuk negeri tapi gratis seperti bersekolah di negeri.

"Kami pemda dki dengan dprd akan berpikir bebas sekilah gratis. Kan dengan hingar bingar KJP segala macem ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta sekolah gratis itu. Sedang dibahas," ungkapnya.

Ia berharap, anak-anak di Jakarta bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan gratis khususnya untuk anak yang tak mampu.

Heru meminta pelajar di Jakarta bisa sekolah dengan baik dan terkait masalah zonasi sudah ada tahapan pertama, kedua dan ketiga.