PPDB Jakarta

Banyak Anak Pindah ke Jakarta Sejak Tahun Lalu, Jadi Alasan Jumlah Pendaftar PPDB Meningkat

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Dinas Pendidikan DKI bakal memperbaiki sistem zonasi PPDB 2024.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Feryanto Hadi
WartaKota/Nuri Yatul Hikmah
Ilustrasi: Suasana posko PPDB Sudin Pendidikan wilayah II Jakarta Barat di hari terakhir pendaftaran jalur zonasi. 

"Mudah mudahan pembahasan itu cepat, kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macem. Sekali lagi titip, mudah-mudahan adik-adik kita bisa sekolah dengan baik. Masalah zonasi tadi itu kan ada tahapannya," imbuhnya. 

Sebelumnya, Sejumlah siswa di Jakarta harus tergeser dari sekolah yang diinginkan karena pendaftaran melalui sistem online PPDB 2024.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya akan memeriksa semua keluhan dari orangtua siswa terkait PPDB.

Sebab, Budi mengakui tidak bisa mengintervensi sistem PPDB karena berjalan secara online.

"Jadi kalau ada orang yang mau intervensi atau minta intervensi, kami sampaikan Bahwa kami tidak bisa mengintervensi sistem. Jadi benar-benar kondisi ini sesuai dengan kebutuhan," katanya, Rabu (26/6/2024). 

DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Lakukan Evaluasi

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 masih ditemukan banyak kendala.

Hal itu membuat DPRD DKI Jakarta banyak menerima keluhan dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengaku, masih banyak menerima keluhan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.

Mulai dari banyak warga mengeluh gagal mendaftarkan anak ke sekolah lantaran kendala aturan penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat PPDB, minimal 10 Juni pada tahun 2023.

"Seharusnya masalah KK baru yang dialami orangtua murid ini sudah ada solusinya. Tapi ya faktanya masih banyak sekali aduannya ke kami," kata Elva dari keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang Tanpa Kendala, Saepulloh Apresiasi Kinerja Panitia

Berdasarkan hal itu, menurut Elva, perlu evaluasi PPDB secara paralel saat berlangsung penerimaan peserta didik.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta itu meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta  terus mengevaluasi seluruh prosesnya dan berbagai pendapat yang datang dari DPRD untuk diakomodir.

"Jangan kemudian aduannya masuk banyak tapi enggak ada perbaikan," ucap Elva.

Elva juga menyoroti Call Centre PPDB yang tidak memudahkan masyarakat.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved