Trauma Ribut SARA saat Pilkada 2017, Bawaslu Jakarta Ingatkan Warga tak Mudah Terprovokasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengingatkan warga Jakarta untuk tidak mudah terprovokasi terhadap hal-hal yang bisa memicu keonaran saat Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.

Lembaga negara itu menyarankan masyarakat Jakarta untuk mengambil hikmah dari Pilkada 2017 lalu, di mana situasi politiknya saat itu cukup memanas.

Baca juga: KPU Jakarta Pusat Optimistis Pilkada DKI Jakarta 2024 Minim Politik Identitas

“Saat Pilkada 2017 lalu, isu politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dan politik identitas begitu membelah atau membuat polarisasi masyarakat di tingkat grassroot (akar rumput),” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo.

Hal itu dikatakan Benny usai rapat koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (28/6/2024) malam.

Turut hadir Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha dan jajaran pengurus Bawaslu tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Jakarta.

Menurut dia, nuansa kontestasi di dalam tahapan kampanye biasanya memang cukup keras.

Baca juga: Bawaslu Sebut DKI Jakarta dan Maluku Utara Tertinggi Kerawanan Politisasi SARA

Sebagai contoh pada Pilkada 2017 lalu, adanya unjuk rasa yang begitu besar di Jakarta pasca mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyinggung surat dalam Kitab Suci Al Quran, yaitu Al-Maidah ayat 51.

Meski demikian, Benny mengaku tak bisa memastikan apakah kejadian Pilkada 2017 lalu itu akan terulang lagi pada 2024 ini atau tidak.

Soalnya, belum ada pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik yang mendaftar karena prosesnya belum dibuka oleh KPU.

Benny tak menampik, potensi gesekan antarkubu pendukung tetap saja bisa terjadi.

Apalagi sosok Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan yang ‘dilabeli’ politik identitas oleh rivalnya, diisukan akan kembali maju.

Di sisi lain, putra bungsu Presiden RI Jokowi, Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga diisukan ikut bertarung Pilkada Jakarta 2024.

Isu pencalonan Kaesang sempat menimbulkan polemik pasca putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU untuk mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten.

Usia paling rendah untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 30 tahun terhitung saat pelantikan, bukan lagi saat penetapan pasangan calon.

Perubahan aturan ini dianggap membuka pintu bagi Kaesang untuk mengikuti Pilkada Jakarta, karena usianya baru akan menginjak 30 tahun pada Desember 2024 atau setelah Pilkada serentak dilakukan.

“Kalau yang sekarang (potensi gesekan) saya belum tahu karena calonnya kan belum ada, tapi setidaknya mungkin bisa bergeser. Karena kalau Kaesang maju kan isunya bukan politik identitas, mungkin politik dinasti atau nepotisme atau seterusnya,” ucap dia.

“Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Pak Anies mau kan (ikut Pilkada lagi) ada politik identitas juga, ada dua berarti nanti. Bisa politik identitas muncul, politik dinasti juga ada,” lanjutnya.

Namun demikian, Benny berharap kontestasi Pilkada Jakarta nanti bisa berjalan kondusif di tengah perbedaan pandangan politik di masyarakat.

Dia menyebut, momentum kampanye dan Pemilu harusnya menjadi ajang pendidikan politik yang bertanggung jawab, bukan dijadikan tarung bebas untuk meraih kemenangan.

“Kami mengajak masyarakat terlibat secara aktif untuk menggunakan hak pilihnya dan mengawasi seluruh tahapan yang ada di Jakarta ini. Sekaligus menjaga stabilitas supaya tidak terjadi gesekan atau konflik yang sifatnya terbuka,” ucapnya.

Sebagai daerah yang status Ibu Kota Negara akan dicabut karena menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kata dia, Pilkada Jakarta akan tetap menjadi sorotan di mata masyarakat Indonesia.

Bahkan politik di Jakarta juga menjadi barometer politik di daerah lain.

“Kalau ada kejadian yang ramai di Jakarta, apalagi Pilkada dilakukan serentak itu kan pasti kebawa (isunya) ke daerah lain. Jadi, masyarakat juga harus bisa memfilter informasi dari media sosial, jangan termakan berita hoaks atau palsu,” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09