Soal Pengelolaan Perbatasan Negara, Begini Arahan Ketua Pengarah BNPP, Menko Hadi Tjahjanto

WARTAKOTALIVE.COM — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menaruh perhatian besar terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan.

Penegasan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membuka secara resmi Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 tersebut selaku Ketua Pengarah BNPP.

Menko Hadi menjelaskan bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020 – 2024.

Dengan berakhirnya RPJMN dan Renduk tersebut, kata Menko Hadi, maka rapat koordinsi ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan PBWN-KP, yang diaktualisasikan dalam program kerja kementerian/lembaga pada 2020 hingga 2024.

"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025 – 2029, baik dalam RPJMN maupun Renduk PBWN-KP secara komprehensif," ujar Menko Hadi dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Soal Peluang Usung Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi

Baca juga: PPP Tahu Diri Soal Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta, Mardiono: Udah Pernah Mundur Masa Nyalon Lagi

Menko Hadi juga menerangkan, sesuai Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa kepemimpinannya di tahun 2014, yaitu "Membangun dari Pinggiran”, negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.

"Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara," tutur Menko Hadi.

Menko Hadi menyatakan bahwa Indonesia secara geografis berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara, dan memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Luasnya wilayah Indonesia itu membuat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.

"Atas dasar itu, diharapkan BNPP dapat merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan perbatasan," kata Menko Hadi.

Sebelum membuka resmi Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 itu, Menko Hadi menyampaikan 4 arahan strategi terkait pengelolan perbatasan negara.

Baca juga: Relawan Petakan Rival Anies di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Paling Berat, Kaesang Biasa Aja

Baca juga: Bantah Nepotisme, Pertamina Klaim Pengangkatan Keponakan Jokowi Jadi Manajer Sudah Sesuai Prosedur

Arahan pertama, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020 –2024.

Kedua, lanjut Menko Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukan pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan.

"Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan," terang Menko Hadi.