PT Pertamina Perketat Beli Elpiji 3 Kg Harus Pakai KTP Mulai 1 Juni 2024, Ini Reaksi Agen dan Warga

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tersiar informasi yang menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga bakal memberlakukan aturan penyertaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap pembelian gas elpiji 3 kilogram, mulai 1 Juni 2024.

Diketahui, tujuan pemberlakuan aturan tersebut adalah agar pendistribusian gas melon ini bisa merata dan tepat sasaran.

Baca juga: Wanita Juragan Ayam Goreng di Bekasi Tewas Bersimbah Darah usai Dihantam Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Terkait kabar tersebut, sejumlah agen dan masyarakat pengguna gas melon tersebut mengaku belum mengetahuinya.

Susanto (42) selaku agen gas elpiji di Kebon Jeruk, Jakarta Barat misalnya.

Ia baru mengetahui hal tersebut saat awak media menanyainya.

Kendati demikian, Susanto menilai jika kebijakan tersebut secara aturan seharusnya baik.

"Kalau menurut saya sih pakai KTP bagus untuk peraturan," kata Susanto kepada wartawan di lokasi, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: Siap-siap Gas Elpiji 3 Kg Tidak Lagi Dijual di Warung Terdekat, Harus Beli di Sub Penyalur Resmi

Akan tetapi, ia berharap kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut bisa menguntungkan masyarakat kecil sebagai konsumennya.

Pasalnya, lanjut dia, kadang kala ada sejumlah orang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kalau untuk pembeli itu kan kebanyakan dari masyarakat kecil atau pedagang yang berjualan gerobak. Nah sementara yang dorong gerobak mungkin punya KTP tapi kan KTP nya KTP daerah," katanya.

Diketahui, Susanto sendiri telah berjualan gas sejak tahun 2008. Saat ini ia menjual gas elpiji 3 kilogram dengan harga Rp 23.000.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tangkap 20 Orang dalam Kasus Pemindahan Isi Gas Elpiji 3 Kg ke 12 Kg

Sementara itu, salah satu pedagang nasi gulai, Rini (43) mengatakan perlu ada pengkajian mendalam soal teknis dalam pembelian gas 3 kilogram ini.

Pasalnya, ia khawatir pembelian gas subsidi ini nantinya malah memberatkan pedagang karena dibatasi.

"Sekalipun dibatasi, pembatasannya juga harus dikaji. Kan kebutuhan pemakaian gas antara pedagang sama ibu rumah tangga juga beda," kata Rini saat ditemui, Kamis.

Selain itu, Rini mengaku belum ada sosialisasi atau pemberitahuan lanjutan terkait hal tersebut.