Buntut Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88, Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Buntut penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri masih berlanjut. 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diminta untuk turun tangan menarik bantuan pengamanan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Menurutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto perlu menarik pasukan tambahannya dari Kejaksaan Agung (Kejagung) karena dinilai tidak perlu ada penambahan.  

Pasalnya sejak terjadi penguntitan, TNI menambah personelnya di markas Kejagung untuk pengamanan meski mereka mengeklaim hal tersebut sesuatu yang normal.

"Enggak perlu. Enggak perlu begitu. Menurut saya, Panglima TNI perlu tarik pasukan itu," ujar Benny. 

Benny juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan penjelasan kepada publik terkait pengamanan tambahan dari TNI.

Selain itu Benny juga mendesak Jaksa Agung bersikap terbuka membuka masalah yang sedang terjadi saat ini.

Setelah itu, Benny mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Jaksa Agung dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak.

Dia berharap konflik yang sedang terjadi ini tidak mengganggu pemberantasan korupsi.

"Kasus konflik antara Kejaksaan Agung sama kepolisian ini hendaknya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha besar," imbuhnya.

Terkait penambahan personel TNI, Kejagung mengeklaim tidak meningkatkan pengamanan di lingkungannya meski sempat ada kejadian penguntitan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa pengamanan bagi jaksa akan dilakukan seperti biasa.

"Jadi kita, siapa pun itu, pekerjaan semua mengandung risiko, apalagi sebagai penyidik ya. Apalagi Jampidsus, risikonya banyak. Tetap pengamanan itu seperti biasanya," kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

"Kalau rekan-rekan media ada yang menanyakan, 'Pak, sekarang ada peningkatan pengamanan enggak?' Tidak," imbuh dia.

Baca juga: Kejagung Tak Mau Beberkan Motif Densus 88 Kuntit Jampidsus, Ini Fakta yang Sebenarnya