Berita Nasional

PDIP DKI Kritik Rencana Revisi Berbagai UU, Gilbert Simanjuntak: Ini Ciri Awal Pemerintahan Otoriter

PDIP DKI mengkritik rencana pemerintah merevisi sejumlah undang-undang. Diduga untuk kepentingan partai penguasa, bukan rakyat

|
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Rusna Djanur Buana
Wartakotalive/Leonardus Wical Zelena Arga
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik Pemerintah dan DPR RI yang banyak melakukan revisi terhadap undang-undang 

Dia memandang diperlukan kedewasaan dalam melihat partai politik lawannya sebagai rival yang sah dalam demokrasi.

Terutama, lanjut dia, kedewasaan berdemokrasi oleh politikus untuk tidak menggunakan kesempatan yang sesaat demi kepentingannya.

“Karena itu, kemenangan Pemilu seharusnya digunakan untuk memperbaiki kekurangan pemerintahan yang lama menjadi lebih baik, bukan menonjolkan nafsu berkuasa yang tertahan lama,” tuturnya.

Dia menambahkan, selama Perang Dingin, tiga dari empat kehancuran demokrasi karena kudeta militer. Di situ demokrasi hancur karena kekuatan militer dan pemaksaan.

Baca juga: Gilbert Simanjuntak Nilai Nova Harivan Paloh Terlalu Berlebihan Saat Interupsi Rapat Paripurna

“Walau kurang dramatis tetapi sama destruktifnya, demokrasi hancur di tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Ini bisa kita lihat pada Hitler, Chavez, Maduro (pengganti Chavez), dan kasus di negara Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Turki dan Ukraina,” ungkap dia.

“Demokrasi mereka hancur dimulai dari kotak suara. Cara mereka menjadi otoriter melalui pengadilan dan badan lainnya yang seharusnya netral/penjaga. Mereka memulai kehancuran dengan cara merubah aturan,” sambungnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp ini

 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved