Kabinet Prabowo-Gibran Jadi Gendut, Budiman Sudjatmiko Bilang Bagus, Pengamat Malah Suudzon

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik tengah menanti kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Beredar informasi bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan gemuk, berjumlah sekitar 40 menteri.

Hal ini bisa dimaklumi, karena Prabowo harus mengakomodir tuntutan dari rekan-rekan parpol yang telah mendukungnya.

Baca juga: Wacana Jumlah Menteri Prabowo-Gibran 40, Ray Rangkuti Sebut Keuangan Negara bisa Habis-habisan

Posisi yang terjepit itu membuat Prabowo tak ada pilihan, mengamini permintaan mitra koalisi, agar pemerintahan ke depan berjalan adem.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengakui adanya kebutuhan penambahan menteri.

Menurut eks politisi PDIP itu, penambahan menteri tersebut karena banyak program strategis yang dibawa oleh Prabowo-Gibran.

Satu di antaranya, makan siang gratis untuk anak-anak yang menjadi program utama.

Baca juga: Nasdem PeDe Bakal Dapat Jatah Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Memang ada kebutuhan (penambahan kementerian), Pak Prabowo ingin program-program strategis berjalan cepat misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota, saya kira itu perlu tindakan yang sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," kata Budiman dikutip dari Tribunnews.com.

Ia pun mencontohkan kementerian baru yang dinilai layak untuk ditambah dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Yakni, Kementerian Pangan dan Gizi untuk mendorong makan siang gratis.

"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi apa badan begitu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan pihaknya menyerahkan penambahan kementerian kepada Prabowo-Gibran.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tak Akan Gabung dengan Prabowo-Gibran Sebut Tetap Kawal Tidak Perlu Mencibir

Akan tetapi, nantinya mereka akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Kalau soal jumlah menteri, biarkan itu nanti akan tentu saja pak presiden terpilih Pak Prabowo dan mas Gibran akan konsultasi dengan ahli hukum soal jumlahnya, apakah bisa dibelah, apakah bisa diganti dengan bentuk badan seperti itu," pungkasnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan menteri sarat kepentingan politis.