Menengok Perjalanan Berubahnya DKI Jakarta menjadi DKJ, 8,3 Juta Penduduk Akan Urus Perubahan E-KTP

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Berubahnya status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), membawa dampak tersendiri pada sejumlah aspek di dalamnya.

Salah satu yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah terkait kartu identitas kependudukan yang menunjukkan asal daerah seseorang.

Tak ayal jika berubahnya DKI Jakarta menjadi DKJ akan otomatis mengubah status kependudukan seseorang, meskipun mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kota metropolitan tersebut.

Hal itu mau tidak mau perlu dilakukan, lantaran sejak 25 April 2024, penduduk yang bermukim di Jakarta bukanlah lagi bagian dari masyarakat ibu kota.

Yang mana, ibu kota Indonesia saat ini telah resmi berpindah tangan ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Diketahui, penetapan itu telah diresmikan melalui UU nomor 2 tahun 2023 tentang DKJ. 

Nantinya, kota yang diisi oleh banyak industri perkantoran tersebut akan lebih konsen memajukan kebudayaan Betawi yang perawatannya bersumber dari dana APBD.

Terkait perubahan identitas kependudukan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Jakarta, Budi Awaludin menyampaikan bahwa proses perubahan E-KTP DKI Jakarta menjadi DKJ, akan dilakukan secara bertahap.

Hal itu dilakukan mengingat jumlah penduduk Jakarta yang begitu banyak, yakni 8,3 juta jiwa. Sementara blangko yang tersedia sangatlah terbatas.

Oleh karena itu, Budi menargetkan perubahan E-KTP itu berlangsung selama 3 tahun, setelah keluarnya keputusan presiden terkait aturan main DKJ.

"Berarti harus ada perubahan di dalam KTP dan masyarakat yang saat ini memiliki KTP DKI, itu harus berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)," kata Budi saat ditemui Warta Kota di Kantor Dukcakpil DKI Jakarta, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (30/4/2024).

"Jumlahnya itu wajib KTP kami sudah sekitar 8,3 juta. Namun pada saat ini karena banyak blangko kami sangat terbatas, jadi kami akan lakukan perubahan ini secara bertahap," imbuhnya.

Pada tahun ini, lanjut Budi, pihaknya menyiapkan sekira 2 sampai 3 juta blangko E-KTP DKJ untuk masyarakat di Jakarta. 

Yang mana, blangko tersebut didapat dari sumber APBD negara. Sehingga, proses pembuatan dan perubahan KTP warga, tidak memerlukan biaya sepeserpun.

Adapun untuk mengatasi masalah kekurangan blangko, lanjut Budi, pihaknya menerapkan strategi tahapan berlapis bagi masyarakat yang hendak mengurus E-KTP DKJ.

"Kami utamakan saat ini pertama mereka yang sedang melakukan pelayanan di loket-loket pelayanan kami, di saat mereka melakukan update (pembaruan) data yang nantinya akan mengubah KTP-nya, itu nanti pasti sudah mengubah dari DKI ke DKJ," ungkap Budi.

Kedua, lanjut dia, pihaknya akan memprioritaskan pemilih pemula yang akan melakukan perekaman E-KTP untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Di saat mereka mau perekaman, di saat sudah disahkan Kepresnya, maka mereka akan mendapatkan KTP DKJ," jelas Budi.

Menurutnya, perekaman tersebut bisa dilakukan di loket-loket Duscakpil Jakarta.

Budi mengatakan, tidak ada kesulitan yang dirasakan pihaknya dalam mengurusi perubahan KTP DKI menjadi DKJ. 

Pasalnya, perubahan itu tidak merubah identitas atau nomor induk kependudukan (NIK) warga. Melainkan, hanya mengubah kop pada blangko E-KTP.

"Saat ini dua sampai tiga juta (blangko disiapkan), tahun depan juga sama dua sampai 3 juta, bertahap," jelas dia.

Kini, Budi tengah menanti Keputusan Presiden terkait aturan main DKJ tersebut.

Pasalnya setelah aturan itu dimuat, maka pihaknya langsung bekerja untuk memasifkan perubahan KTP di wilayah Jakarta.

"Diharapkan sesuai dengan domisili (pengurusannya), kalau enggak sesuai dengan domisili bisa ke Sudin atau tingkat kota atau tingkat provinsi. Sebenarnya seluruh loket pelayanan kami bisa, namun memang harus sesuai dengan Kepres," katanya.

"Jadi kami menunggu Kepres," pungkas dia. (m40)

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News