Mendagri Serahkan DP4 Pilkada 2024 ke KPU RI, Jumlah Potensial Pemilih Mencapai 207,1 Juta Jiwa

Termasuk kata dia, jika nantinya ditugaskan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Sehingga kalau misalkan negara memanggil, di mana pun kita ditugaskan kita harus siap," tutur Saras dikutip Kamis (2/5/2024).

Kemudian keponakan Prabowo Subianto itu menjelaskan, kalau Gerindra nantinya akan mengedepankan kader-kader internal untuk maju di Pilkada. 

"Kita akan lakukan filter, kami akan lakukan evaluasi, dan juga pemilihan dari dalam kader kita sendiri dulu. Persoalan siapa yang maju dimana belum ada daftar resmi. Jadi belum berani untuk kami berikan apapun informasi," ucap Saras.

Tetapi kata Saras, jika dirinya masih belum ada arahan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. 

Nantinya, penugasan tersebut merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 

"Saya belum ada arahan karena memang kalau untuk Pilkada sepenuhnya prerogatif ada di bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum saat ini," imbuhnya. 

Sebagai informasi, Pilkada 2024 akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024.

Adapun Pilkada dilaksanakan di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (m32)

Baca juga: Cak Imin Tegaskan PKB-Gerindra Ingin Kerja Sama Lebih Produktif Hadapi Pembangunan

Baca juga: Relawan Ungkap Arahan Prabowo Subianto untuk Pilkada 2024, Utamakan Kader Gerindra

Tunggu Arahan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta sampai saat ini belum menjaring nama-nama calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024.

Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani mengaku pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP Gerindra. Keputusan dari petinggi partai itu dianggap adalah yang terbaik.

“Belum ada pembahasan terkait Pilkada di Gerindra, kami tunggu arahan dari DPP saja,” ucap Rani kepada Wartakotalive.com belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Partai Gerindra Ahmad Riza Patria atau Ariza menyatakan, bakal patuh pada putusan DPP terhadap terkait bakal calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta.

Ariza menyebut, putusan soal Bacagub DKI Jakarta merupakan wewenang petinggi partai.