Akibat Koalisi Gemuk, Kabinet Pemerintahan Prabowo bakal Membengkak, Bisa 40 Orang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pasangan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipresidiksi akan mengakomodasi semua anggota koalisi.

Besar kemungkinan kabinat yang akan dibangun oleh Prabowo-Gibran sangat gemuk.

Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrar, serta beberapa partai non-parlemen di antaranya PBB, Partai Gelora, dan Partai Gelora.

Setelah pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sejumlah partai merapat.

Partai Nasdem dan PKB memberikan sinyal tegas akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Nasdem dan PKB adalah partai pengusung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pun demikian dengan PPP. Partai yang terancam gagal menuju Senayan ini juga memberi sinyal bakal bergabung dengan Prabowo.

Baca juga: Bantah Beredarnya Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sekjen Gerindra Sebut Baru Mulai Disusun

Padahal PPP adalah partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama PDIP dan dua partai non parlemen, Perindo dan Hanura.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah besar dibanding era Presiden Jokowi.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.

“Jadi ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Menurutnya, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

Baca juga: Putus Cinta, Nikita Mirzani Ikhlas dan Tidak Dendam pada Rizky Irmansyah Ajudan Prabowo Subianto

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk.

Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur dia.

Kuasai posisi triumvirat

Pada kesempatan yang sama Hanya juga memprediksi ada beberapa posisi menteri yang sangat penting yang tidak akan diberikan kepada partai.

Posisi yang dimaksud adalah posisi menteri triumvirat.

Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

Baca juga: Bantah Beredarnya Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sekjen Gerindra Sebut Baru Mulai Disusun

“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu.

Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga.

Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip Kompas.com pada Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi.

Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya.

Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Baca juga: PKS Buka Peluang Masuk Pemerintahan Prabowo, Partai Gelora: Ideologi Mereka Mau Dibawa ke Mana?

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN.

Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.

Nasdem bikin cetak biru untuk Prabowo-Gibran

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan, pihaknya telah menyiapkan ide dan saran dengan sebutan cetak biru untuk Pemerintah Prabowo-Gibran.

Cetak biru itu nantinya akan dibahas setelah pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di Oktober 2024.

"Kita sudah punya cetak birunya tapi akan kita koordinasikan nanti setelah pelantikan," kata Irma seperti dilansir Tribunnews.

Beberapa poin penting yang ada dalam catatan itu kata Irma, yakni bagaimana pemerintah bisa membawa kepentingan bangsa ke depan.

Kepentingan itu kata Irma, harus melebihi dari apa yang diutamakan oleh partai politik pengusung.

"Bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diatas kepentingan partai politik," ujar dia.

Dengan begitu, maka partai pimpinan Surya Paloh itu meminta pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat.

Hal itu penting, agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

"Jadi ke depan tentu program dan regulasinya harus berpihak kepada rakyat agar indonesia sejahtera bisa dicapai," tukas dia.

Tanpa mahar

Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan telah secara penuh mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa adanya perjanjian mahar.

Bahkan kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, tidak ada sama sekali pembahasan kursi menteri untuk NasDem usai menyatakan dukungan kepada pasangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut.

"Betul (tanpa mahar), oleh karena itu NasDem tdk bicara kursi menteri," kata Irma .

Dengan posisinya tersebut maka NasDem kata Irma akan tetap menjadi kontrol sistem bagi pemerintahan mendatang.

Pasalnya kata dia, untuk menjadi kontrol sistem bukan berarti harus berada di luar lingkaran eksekutif.

"Bagi NasDem menjadi kontrol system yang efektif tidak harus berada di luar, dari dalam pun kami bisa memberikan dan menjadi kontrol system yang efektif terhadap pemerintahan pragi (Prabowo-Gibran)," kata dia.

Sebab menurut dia, memberikan pengawasan dan mewarnai kebijakan pemerintah juga bisa dari dalam pemerintahan.

"Karena mewarnai kebijakan dan program dari dalam juga merupakan hal baik yang bisa kami lakukan untuk bangsa dan negara ini," tukas anggota Komisi IX DPR RI itu.

Adapun, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah secara resmi mengumumkan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan Paloh setelah mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (25/42024) sore.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Paloh di lokasi.

Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai. Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat.

Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elite-elite bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia. 

"Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka kita ingin akhiri masalah pemilu selesai.

Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan.

Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elite itu adalah modal utama kita miliki," ucapnya.