Kabinet Prabowo

Demokrat Terbuka PKS Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: Sulit, Partai Gelora kan Sudah Berkeringat

Prabowo Subianto saat ini sedang dihadapkan pada pilihan sulit, mau menerima PKS sebagai mitra koalisi baru, atau menolaknya, karena Gelora tak mau.

Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Alfian Firmansyah
Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron tak mempersoalkan PKS gabung di kabinet Prabowo-Gibran, sebab itu menjadi hak prerogatif presiden. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini tengah terjadi polemik kemungkinan PKS bergabung di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ternyata, mitra di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora dan PBB, menimbulkan pro kontra.

Baca juga: Timnas AMIN Bakal Resmi Dibubarkan Hari Ini di Kediaman Anies Baswedan

Penolakan paling jelas datang dari Parti Gelora, yang mayoritas pengurusnya adalah eks fungsionaris PKS.

Sementara mitra KIM yang lain masih bisa menerima, dan menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, capres terpilih.

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai kehadiran PKS.

Herman merespons Partai Gelora yang menolak PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.

Baca juga: Partai Gelora Khawatir PKS Gabung Prabowo-Gibran, Mahfuz Sidik: Apa Kata Pendukung Fanatiknya?

"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin 929/4/2024).

"Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin PKS bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menganggap, PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Kini Dipanggil Mas Bowo oleh Jokowi, Prabowo Diminta Lebih Sering ke Luar Negeri

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” imbuhnya.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, lanjut Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved