Terungkap, Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pilpres 2024 Menurun, Karena Cawe-cawe Jokowi?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mencatat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 adalah lebih dari 77 persen.

Adapun angka tersebut menurun dibandingkan pada Pemilu 2019, khususnya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) untuk DPRD DKI Jakarta dan DPD RI.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan tingkat partisipasi pemilihan presiden tahun 2024 di wilayah provinsi DKI Jakarta mencapai 78,78 persen.

Sedangkan, kata dia, untuk Pileg DPR RI tingkat partisipasi pemilih pada 2024 mencapai 77,57 persen. Sementara Pileg DPD RI, tercatat sebesar 77,65 persen.

Berdasarkan data hasil pelaksanaan Pemilu 2019 yang dirilis KPU DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilih untuk Pilpres mencapai 79,28 persen.

Sedangkan Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019, tingkat partisipasi pemilih dilaporkan mencapai 78,36 persen. Kemudian untuk Pileg DPD RI 2019, tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 78,49 persen. Data tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 lebih tinggi dibandingkan 2024.

Baca juga: Jadi Lawan Politik di Pilpres 2024, Surya Paloh Disambut Hangat Prabowo Sesaat Tiba di Kertanegara

Namun, khusus untuk Pileg DPR RI 2024, tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibandingkan 2019 silam. 

Pihaknya mencatat, tingkat partisipasi pemilih pada Pileg DPR RI 2019 hanya sebesar 68,96 persen.

Meski begitu, Wahyu tidak menyebutkan alasan atau faktor yang membuat partisipasi pemilih di Jakarta menurun.

Sejumlah pihak menilai karena masyarakat Jakarta dinilai rasional, bisa jadi faktor cawe-cawe Jokowi membuat mereka malas memilih karena merasa pemenang Pilpres sudah pasti adalah pasangan calon yang didukung Jokowi.

Sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan frasa 'penugasan Presiden' dalam pelaksanaan tugas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Hakim Arief Hidayat mencurigai frasa penugasan Presiden itu adalah tugas khusus dan tertentu yang menjadi bagian dari cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Prabowo-Gibran Terpilih Jadi Capres-Cawapres, Ini Pernyataan Partai Perindo Soal PHPU Pilpres 2024

Sebab menurut Hakim Arief Hidayat, frasa penugasan Presiden tidak perlu dicantumkan karena sebelumnya ada keterangan bahwa pelaksanaan tugas PMK adalah berdasarkan agenda pembangunan nasional.

Hal itu diungkapkan Arief Hidayat dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024) dengan agenda memeriksa 4 menteri Jokowi.

"Saya membaca keterangannya bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, 'Pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden'." kata Arief.