PDIP Tak Kenal Istilah Oposisi, Tapi Pertemuan Prabowo-Megawati Tak Harus Berujung Koalisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto tidak harus berujung pada sebuah koalisi.

Saat ini PDIP belum membuat keputusan apakan akan berkoalisi atau mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah membenarkan ada rencana pertemuan dua tokoh nasional itu.

Megawati telah mengutus ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk melakukan pertemuan awal dengan Prabowo.

Menurut Basarah, Megawati akan berbicara mengenai masalah seputar kebangsaan dan bertata negara.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan, jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang Pemilu Presiden," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Baca juga: Jimly Minta Warga Manfaatkan Idulfitri untuk Rekonsiliasi: Stop Narasi Kebencian, Permusuhan

Basarah menegaskan, hingga kini partainya sendiri belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Keputusan itu baru akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDIP. Apalagi, PDIP tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi pemerintah.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ungkap dia.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini menilai bahwa gotong royong tidak harus dimaknai semua pihak berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, gotong royong membangun bangsa bisa dilakukan, baik berada di luar maupun dalam pemerintah.

Baca juga: Noel Tuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dengan Megawati

"Intinya kita bekerja sama. Kalau kami di luar pemerintahan, maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," kata dia.

"Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Sementara itu, soal kapan rencananya pertemuan Megawati dan Prabowo terlaksana, Basarah belum bisa menyampaikan secara gamblang.

Pasalnya, PDIP hingga kini masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Tapi secara pribadi, saya kira meskipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua," pungkas dia.

Adapun kabar bakal bertemunya tokoh-tokoh politik pasca Pemilu 2024 pada momentum Idul Fitri tahun ini semakin menguat.

Ada dua tokoh yang digadang kuat bertemu, yaitu Megawati dan Prabowo. Namun dikabarkan pertemuan itu bakal didahului oleh Puan dan Prabowo.

Baca juga: Pesan Serius Megawati untuk MK: Tidak Ada yang Bisa Halangi Fajar Menyising di Ufuk Timur

Dalam hal ini, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati yang menugaskan Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo.

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi.

Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjut dia.

Secara terpisah politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya tetap mendoakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berjalan dengan baik hingga selesai pada Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Hendrawan usai ditanya apakah rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri  dengan Prabowo Subianto menjadi sinyal Megawati mau rekonsiliasi dengan Jokowi.

"Soal bagaimana posisi Pak Jokowi sebagai Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, kita doakan supaya berakhir dengan baik," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Selasa (9/4/2024).

"Terlepas dari catatan capaian indeks demokrasi yang memburuk, nepotisme yang menggerogoti legacy-nya, dan sejumlah pekerjaan rumah tidak mudah bagi pembangunan negara bangsa selanjutnya," ungkap anggota Komisi XI DPR ini.

Baca juga: Dapat Info dari Orang Dalam, Hasto: Gerindra Memang Dijatah Juara Tiga di Pileg 2024

Soal rencana pertemuan, Hendrawan menegaskan sebagai kader dia menunggu realisasi pertemuan itu. Dia enggan berspekulasi terlebih dulu atas rencana pertemuan itu.

"Saya menilai rencana pertemuan tersebut baik adanya. Mbak Puan Maharani sudah mendapat tugas untuk membangun komunikasi dan mengatur rencana pertemuan tersebut. Kita tunggu saja realisasinya," katanya.

"Sebagian menilai, pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah persoalan sengketa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi) selesai," katanya lagi.

Ia turut menyinggung tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas, kemarin Senin (8/4/2024) tentang Dewi Keadilan.

Tulisan Megawati, jelas Hendrawan, memiliki arti mendalam dan perlu diperhatikan hakim Konstitusi terkait memutuskan sengketa Pilpres 2024. 

"Tulisan Ibu Mega di Harian Kompas (8 April 2024) secara tegas dan jelas menggugah sikap kenegarawanan Hakim MK dalam membuat putusan.

Tentu kita harus menunggu jangan sampai proses ke arah sana mengalami disrupsi atau intervensi dari dinamika politik yang lain," ujar dia.

"Biarkan 'Dewi Keadilan' tetap menutup matanya, dan membuat pertimbangan sepenuhnya berdasar pertimbangan moral dan etika hukum," pungkasnya.