Selain 4 Menteri, Pangi Sarankan MK Panggil Tito Karnavian soal Dugaan Pengerahan Aparatur Desa

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago menilai bakal dipanggilnya 4 Menteri Jokowi untuk bersaksi sidang sengketa Pilpres 2024 merupakan sejarah.

Diketahui majelis hakim MK telah memutuskan Jum'at pekan ini akan memanggil empat menteri Jokowi. Guna menyelesaikan ihwal perkara bantuan sosial (Bansos) oleh negara.

Empat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani.

"Ini baru sejarah pertama, kita lakukan konteks pemilu,  sengketa kita ini, MK kemudian bisa memanggil menteri-menteri," kata Pangi, Rabu (3/4/2024).

Kemudian diungkapkannya selain empat menteri tersebut.

Menteri lainnya juga bisa bersaksi di persidangan sengketa Pilpres 2024 di MK.

"Mendagri Tito soal aparatur desa misalnya. Kemudian ada juga menteri dianggap partisipasi bisa dipanggil," lanjutnya.

Menurut Pangi, jika hak angket usut dugaan kecurangan pemilu 2024 terjadi. Saksi-saksi yang dihadirkan akan lebih banyak.

"Karena kemarin harapan kita memang ketika hak angket itu terjadi. Maka jumlah saksi yang bisa dipanggil akan lebih banyak," kata Pangi.

Ia mencontohkan misalnya dari menteri terkait dengan kebijakan program atau yang menguntungkan salah satu calon presiden itu bisa dipanggil semua 

"Dan pakar-pakar IT bisa dipanggil untuk memberikan keterangan, kesaksian terkait Sirekap," tegasnya.

Jokowi soal pemanggilan empat menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa 4 menterinya akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintai keterangan pada sidang gugatan Pilpres 2024, Jumat (5/4) mendatang.

Seperti diketahui MK memanggil 4 menteri di sidang gugatan Pilpres 2024, Jumat (5/4) mendatang.

Menteri yang dipanggil adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Jokowi memastikan ke 4 menteri itu akan hadir di MK. 

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (3/4/2024).
 
 Jokowi juga sudah meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

"Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujarnya.

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah. Ditunggu aja hari Jumat, ya," lanjutnya.

Soal bansos yang dianggap dipolitisasi selama masa kampanye pilpres, Jokowi menegaskan tidak mau berkomentar.
 
"Saya enggak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK," katanya.

Airlangga Siap Hadir

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi salah satu pihak yang memberi keterangandalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK pada Jumat (5/4/2024) mendatang. 

Airlanngga mengatakan akan hadir jika sudah menerima undangan dari MK.
 
 "Ya Insyaallah hadir. Kalau diundang (MK)," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa (2/4).
 
 Namun, Airlangga menuturkan sejauh ini belum mendapatkan undangan dari MK untuk hadir dalam persidangan.
 
"Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," tutur Ketum Golkar itu.

Airlangga mengatakan, dirinya akan menjelaskan terkait kebijakan APBN negara yang digelontorkan untuk bansos.

Baca juga: Jubir Sebut Kemenangan Prabowo Sangat Besar, Yakin 4 Menteri Jokowi yang Dipanggil MK Tak Bermasalah

Salah satu yang dipermasalahkan kubu 01 Anies-Cak Imin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud yakni politisasi bansos yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
 
"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos, atau pun yang lain," kata Airlangga.
 
Selain Airlangga, ada tiga menteri lain yang akan dihadirkan MK, mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, serta dari DKPP.
 
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan alasan pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah.

Menurutnya pemanggilan 4 menteri bukan mengabulkan permohonan dari penggugat yakni kubu Anies-Cak Imin dan kubu Ganjar-Mahfud.

Bahkan menurut Suhartoyo, pihaknya menolak permintaan dua kubu tersebut untuk menghadirkan sejumlah menteri Jokowi menjadi saksi.

Karenanya, ia menegaskan, nantinya pihak terkait, termohon dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan ke 4 menteri yang memberi keterangan.
 
"Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Bukan kita mengabulkan permintaan pemohon, jadi kami mengambil sikap tersendiri karena sikap jabatan. Yang nanti mudah mudahan bisa didengar di hari Jumat," ujar Suhartoyo.
 
"Karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka tidak di sediakan pertanyaan," tambahnya.

Muhadjir Effendy akan hadir

enteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan dirinya bakal hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

"Iyalah, wong diundang, mosok, apalagi kalau kalian yang ngundang, pasti hadir saya," kata Muhadjir, usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024, di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Muhadjir menuturkan, dirinya seharusnya akan berangkat ke Mesir pada pekan ini. Namun, Muhadjir harus memenuhi panggilan MK pada hari Jumat (5/4/2024).

Dia mengaku telah menerima surat pemanggilan dari MK, Selasa (2/4/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Jamin 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Todung Mulya Lubis: Kapolri juga, Banyak Peran di Pilpres

"Mestinya saya harus ke Mesir, mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam, jadi kami putuskan untuk memenuhi panggilan," ujar dia.

Di sisi lain, Muhadjir mengaku telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iyalah (wajib lapor), kan pembantu presiden. Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (untuk hadir ke MK)," katanya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS