Timnas AMIN Sebut Ada Menteri Ikut Kampanye Gibran di Sidang MK, Bahlil: Ada Masalah di mana?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) secara gamblang menyebut nama sejumlah menteri yang diduga ikut kampanye dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.

Salah satu menteri yang disebut adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sayang, Bahlil justru tidak tahu bila dirinya disebut kuasa hukum Timnas AMIN dalam sidang sengketa Pemilu dan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Timnas AMIN Respon Balik Tim Hukum Prabowo-Gibran: Argumen Mereka hanya Sensasi

Timnas AMIN mempermasalahkan Bahlil sebagai salah seorang menteri yang ikut memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Bahlil heran dirinya dipermasalahkan karena mendampingi Gibran kampanye Pilpres 2024.

"Emang nggak boleh aku dampingi mas Gibran? Emang aku apa namanya dampingi mas Gibran kenapa? Ada masalah, di mana?" katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurut Bahlil, saat mendampingi Gibran kampanye, dirinya cuti sebagai Menteri Investasi.

Hal itu sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

Baca juga: Hotman Paris Ledek Gugatan Kubu 01 ke MK Super Cengeng, Timnas AMIN: Kami akan Buat Dia Menangis

"Loh saya kan waktu itu kan cuti," katanya.

Terkait dirinya diminta hadir dalam sidang di MK senbagai saksi, Bahlil mengaku belum mengetahuinya.

Pasalnya, ia belum tahu persis apa yang dipermasalahkan dari keterlibatan dirinya dalam kampanye Gibran.

"Belum tahu. Belum tahu. Saya lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu," katanya.

Ketimbang menyeret-nyeret sejumlah menteri dalam sengketa Pilpres, Bahlil menyarankan kubu Amin untuk segera menyelesaikan sidang tersebut.

"Sudahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," ujar Bahlil.

Baca juga: Bahlil Ejek Sandiaga di Depan Jokowi karena PPP Tidak Lolos ke Senayan Padahal Bayar Pajak Tinggi

Sebelumnya Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa BW itu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 September 2023.

"Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik," ucapnya.

"Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?" iumbuh BW.

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakkan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Nama sederet menteri Jokowi itu disebutkan BW, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika.

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, ia menyebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," ungkap BW.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Kemudian, Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut untuk menggalang dukungan 02, serta Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya," ungkapnya.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya memiliki rencana untuk menghadirkan para pejabat negara sebagai saksi di sidang MK.

"Nanti pada waktunya, kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti, tapi itu keputusannya Majelis menerima atau tidak" kata Ari dikutip, Kamis (28/3/2024).

Ari juga mengatakan timnya tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut ke Sidang MK.

Namun, hal itu sebenarnya dibutuhkan untuk menguak fakta sebenarnya sehingga membutuhkan persetujuan mahkamah.

"Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut, tapi ini hal yang penting sebetulnya untuk membuka cerita atau fakta sebenarnya" jelas dia.

"Bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan penggunaan anggaran negara kita, bagaimana Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita, itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, MK akan kembali menggelar sidang sengketa atau perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Kamis (28/3/2024).

Namun, berbeda dari yang perdana, MK akan menggabungkan sidang dua perkara PHPU pada hari ini.

Langkah itu dilakukan sesuai kesepakatan antara kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon, KPU selaku termohon, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait; serta Bawaslu selaku pemberi keterangan.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News