Timnas Amin Minta Dirinya Jadi Saksi di MK, Airlangga: Tunggu Saja, Belum Ada Undangan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons perihal kuasa hukum pasangan Anies-Muhaimin (Amin) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan dirinya sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Airlangga mengaku, jika dirinya belum bisa memastikan dirinya bakal hadir atau tidak.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu mengaku akan melihat perkembangan situasi terlebih dahulu.

"Ya kita tunggu aja. Kita lihat aja, kan belum ada undangan," kata Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024) malam. 

Sebelumnya, Tim Hukum Timnas AMIN membeberkan alasan mereka memanggil empat menteri untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Diketahui, empat menteri tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir empat menteri tersebut mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang dijelaskan dalam permohonan pihaknya.

Baca juga: Kaget Lihat Kebaikan Harvey Moeis Suka Berbagi, Sandra Dewi: Gue Nggak Tahu Dia Beramal Sama Siapa

Baca juga: Mendadak Hadiri Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Bareng Golkar, Gibran Duduk di Samping Prabowo

Dia mengatakan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024.

“Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” jelas Ari dikutip, Jumat (29/3/2024).

Kemudian, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran dan perencanaan bansos.

“Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya.

Kemudian, kepada Menteri Perdagangan, hal yang ingin dikorek keterangannya adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan, timnya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Menko Perekonomian.

Menurutnya, kesaksian dari keempat menteri ini adalah hal yang penting untuk mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Timnas AMIN.

“Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” jelas dia. (m32) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.