Nilai THR Anggota DPRD DKI Berkisar Rp 5 juta Lebih, Lampaui UMP 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H berkisar Rp 5 jutaan.

Angka ini setara dengan upah minimum provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp 5.067.381 per bulan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, sudah menyampaikan kepda pimpinan dan anggota dewan ihwal besaran THR kali ini yakni Rp 5,8 juta.

Namun duit sebanyak itu hanya diterima Ketua DPRD, sedangkan empat Wakil Ketua lainnya dan anggota biasa angkanya lebih rendah.

“Saya sampaikan Pimpinan dan Anggota Dewan mendapat THR sama besarannya seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 5,8 juta, terdiri dari uang representasi, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga,” ujar Augustinus usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (26/3/2024).

Baca juga: DKI Petakan Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR, Kode Merah Bakal Didatangi

August mengatakan, angka ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 pasal 6.

Kemudian diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Mendagri bernomor 900.1.1/1369/ SJ tanggal 18 Maret 2024.

“Ada perbedaan (nominal) di uang representasi. Kalau Ketua Dewan Rp 3 juta, Wakil Rp 2,4 juta, anggota Rp 2,25 juta. Jadi beda-beda THR- nya,” ungkap Augustinus.

Baca juga: Perusahaan di Jakarta Wajib Bayar THR Karyawan, Ketahuan Melanggar Siap-siap Izin Dicabut

Meski demikian, Augustinus mengaku tak ingat detailnya karena dia ditanya terkait hal itu ketika rapat Bamus DPRD DKI Jakarta.

Jika dikalkulasikan secara mandiri, Ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan THR sekitar Rp 5,8 juta, kemudian Wakil Ketua DPRD DKI mendapatkan Rp 5,2 juta dan anggota dewan biasa mendapatkan Rp 5,05 juta.

“Jadi totalnya juga beda-beda juga, nggak sama rata Rp 5,8 juta, tadi saya sampaikan di rapat Bamus. THR-nya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih Rp 5,8 juta, tadi saya ditanya di luar konteks rapat Bamus, jadi saya nggak punya data akuratnya,” pungkas Augustinus. 

DKI Petakan Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta menggunakan aplikasi untuk memetakan perusahaan yang tak mampu membayar tunjangan hari raya (THR).

Nantinya perusahaan itu akan diberikan sekitar 200 pertanyaan, dan bagi perusahaan tak menjawab dengan baik bakal didatangi.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku telah memiliki aplikasi Dinar atau Norma 200 untuk menyiasati kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dinas dalam melakukan sidak.

Aplikasi itu akan memberikan layanan secara mandiri bagi perusahaan untuk mengisi beberapa poin, mulai dari kewajiban membayar BPJS Ketenegakerjaan, BPJS Kesehatan karyawan, nilai UMR hingga kemampuan membayar THR.

Baca juga: Perusahaan di Jakarta Wajib Bayar THR Karyawan, Ketahuan Melanggar Siap-siap Izin Dicabut

“Ini semua ada sekitar 200 pertanyaan, itu nanti diisi melalui aplikasi dan (hasilnya) dikirim ke kami. Nanti 220 perusahaan itu kan yang mengisi misal baru 35 pertanyaan (diisi) jadi masih sangat kurang,” kata Hari di Balai Kota DKI pada Selasas (26/3/2024).

Hari mengatakan, pihaknya akan memberi kode warna bagi perusahaan yang mengisi pertanyaan itu. Jika mereka hanya menjawab 20 persen pertanyaan, kode yang diberikan berwarna merah sedangkan 60 persen warna kuning dan 80 persen ke atas warna hijau.

“Bagi perusahaan yang berwarna merah, kami akan datangi dulu, kalau hijau nanti saja karena tidak ada masalah krusial. Selama ini kami tidak punya sistem tersebut sehingga kami selalu random mendatangi perusahaan,” jelasnya.

“Jadi prioritas mana yang harus kami datangi, yang jelas yang merah mungkin satu karena tidak ada peraturan perusahaan, (kedua) tidak ada BPJS, (ketiga) UMR belum sesuai standar, (keempat) THR tidak pernah dilakukan,” lanjut dia.

Baca juga: Ada Karyawan yang Tidak Dapat THR, Enam Posko dan Aplikasi Pengaduan Ini Siap Berikan Bantuan

Selain meminta partisipasi dari perusahaan, Hari juga mengajak karyawan untuk melaporkan terkait THR kepada dinas. Pengaduan dapat disampaikan melalui kantor dinas maupun Sudin di lima wilayah DKI Jakarta.

“Untuk penanganan pengaduan relatif bervariasi, ada yang dua bulan bisa kami selesaikan, ada yang empat bulan sampai kami tunggu, bahkan sampai akhir tahun tapi tetap kami pantau,” pungkasnya.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta membangun lima posko dan aplikasi pengaduan soal tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H.

Bagi karyawan atau pekerja tidak mendapatkan THR sebagaimana ketentuan, mereka bisa melaporkan hal itu untuk diadvokasi.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat edaran (SE) dari Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah beberapa waktu lalu.

Surat itu menjelaskan, agar dinas memastikan pembayaran THR untuk para karyawan atau pekerja tidak terlambat.

“Kami telah membuat posko penanggulangan THR di dinas maupun di Sudin lima wilayah, kemudian kami juga bikin form laporan pengaduan,” ujar Hari di Balai Kota DKI pada Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Ada Karyawan yang Tidak Dapat THR, Enam Posko dan Aplikasi Pengaduan Ini Siap Berikan Bantuan

Hari mengatakan, sejauh ini belum ada warga yang membuat laporan soal keterlambatan THR di posko tersebut.

Biasanya sepekan sebelum THR dijadwalkan harus dikasih, laporan itu mulai masuk ke dinas.

“Ini kan masih dua minggu (puasa berjalan), tapi selama dua minggu ini kami sudah lakukan mitigasi bahwasanya kami juga turun ke lapangan berkaitan dengan imbauan tadi,” katanya.

Dia tak menampik, jumlah sumber daya manusia (SDM) Disnakertransgi memang belum memadai. Namun demikian dari ratusan laporan yang masuk pada Idulfitri 1444 H atau tahun 2023 lalu itu, telah diselesaikan dengan baik.

“Kemarin itu (Ramadan) bulan apa ya (Maret-April) itu selama 6-7 bulan kami selesaikan. Jadi yang belum-belum itu kan biasanya kami datangi, ‘kenapa nggak bayar’ dari posko pengaduan terus kami verifikasi, dan kami berikan surat dalam waktu sekian, tapi dalam waktu ini mereka sudah bayar,” ungkapnya.