Mahasiswa Resah Pemprov DKI Cabut KJMU, Ketua Umum IMM: Waspadai Isu di Sosmed

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta merespons polemik adanya pencabutan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Jakarta.

Kabar itu pertama kali mencuat di media sosial X (Twitter) beberapa waktu lalu.

Baca juga: IMM DKI Jakarta Minta Masyarakat Untuk Tidak Mudah Terprovokasi Terkait Pencabutan KJMU

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap, mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap isu yang berkembang di sosial media.

Terlebih, menurutnya masyarakat juga perlu bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas.

“Masyarakat perlu waspada terhadap isu yang berkembang di sosial media, dan jangan terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang akurat,” kata Ari, Minggu (10/3/2024).

Ari menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah pencabutan KJMU, melainkan terdapat penyesuaian data penerima KJMU oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Anies Minta Mahasiswa Penerima KJMU Janji Bayar Balik Beasiswa ke Negara

Penyesuaian ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori layak yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, yakni Februari dan November 2022, serta Januari dan Desember 2023.

Menurut Ari, langkah penyesuaian data yang diambil oleh Pemprov DKI merupakan tindakan yang tepat.

Ari menegaskan pentingnya pendataan penerima beasiswa sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan, karena dia melihat KJMU sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau kita pahami, tujuan dari penyesuaian ini adalah agar program beasiswa dapat disalurkan dengan lebih efektif, tanpa adanya risiko penyalahgunaan oleh oknum tertentu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah adanya pemotongan anggaran KJMU dari Rp 360 miliar menjadi Rp 180 miliar.

Baca juga: Heru Budi Pangkas Penerima KJMU, Anies Baswedan: Itu Namanya Memberikan Penderitaan

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta masih memberikan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang tidak mampu di Jakarta.

“Nggak ada (pemotongan anggaran), artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adik-adik ini kok, terus apa masalahnya,” ucap Heru, Kamis (7/3/2024).

Heru mengatakan, ada mekanisme baru yang menyebabkan perubahan data penerima KJMU tahap satu tahun 2024.

Disdik Provinsi DKI Jakarta, lanjut Heru, kini menggunakan sumber data yang dikelola pemerintah pusat.