Soal Hak Angket Pemilu Curang, Nasdem Tak Lagi Menunggu, Siap Gulirkan Meski Tanpa PDI-P

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Partai Nasdem akhirnya menegaskan bahwa mereka tidak lagi menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menggulirkan hak angket DPR soal penyelidikan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak angket adalah hak dari anggota DPR-RI dan bisa digunakan tanpa harus menunggu fraksi terbesar di DPR yakni PDI-P, bergerak. 

Irma Suryani bahkan menyebutkan bahwa tanpa PDI-P pun hak angket bisa saja mereka gulirkan.

"Angket itu hak DPR, akan kami lakukan ada atau tidak ada PDI-P," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Kini, kata Irma, Nasdem menunggu hingga hasil perhitungan suara pemilu selesai pada 20 Maret 2024.

Irma mengatakan, koalisi perubahan solid terkait dengan pengajuan hak angket tersebut.

Baca juga: Diam-diam, NasDem, PKB, dan PKS Sudah Siapkan Syarat Hak Angket

Menurutnya, hak angket tersebut akan digunakan untuk tujuan klarifikasi segala bentuk dugaan kecurangan.

"Kan pemerintah juga punya hak jawab nanti di sana, jadi kan enggak harus khawatir, itu hal yang biasa-biasa kok," ucap Irma.

Irma menjelaskan perubahan sikap Nasdem yang sebelumnya menunggu PDI-P menjadi inisiator hak angket dikarenakan hasil telaah terbaru tim DPP Nasdem.

Setelah meneliti dan memiliki banyak bukti, Nasdem akhirnya percaya diri untuk menggulirkan hak angket pasca perhitungan suara usai.

"Setelah diendorse PDI-P (terkait hak angket) kami penelitian, pembuktian banyak bukti dikumpulkan. Oh ternyata benar ada sesuatu yang harus kita pertanyakan," katanya.

Baca juga: Serius Gulirkan Hak Angket, PDIP Susun Naskah Akademik sebagai Dasar Penggunaan Hak DPR Tersebut

Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat menunggu PDI-P sebagai inisiator hak angket penyelidikan kecurangan pemilu.

Hal itu disampaikan tiga Sekjen Partai Koalisi Perubahan yang diwakili Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

Alasan mereka menunggu PDI-P karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 yang juga kader PDI-P, yang melempar wacana hak angket itu.

"Karena ini yang menginisiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya," kata Hermawi saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Peran Surya Paloh

Sebelumnya Pengamat Sosial Politik sekaligus Ketua Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa memimpin gerakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu di DPR RI.

Surya Paloh bisa segera memerintahkan Fraksi Nasdem menggalang upaya angket tersebut di DPR.

"Tidak perlu menunggu pertemuan dengan Megawati," kata Syahganda Nainggolan dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, pertemuan dengan Megawati dapat dilakukan secara paralel.

Dalam hitungan Syahganda, tidak mungkin Megawati tidak menyetujui gerakan Hak Angket DPR, sebab kepentingan Megawati atas jalannya demokrasi sudah teruji berkali-kali.

Baca juga: VIDEO Banjir Karangan Bunga Untuk PDI-P Berisi Dukungan Gulirkan Hak Angket

Terkait isu hak angket merespons pelaksanaan Pemilu, menurut Syahganda adalah ide brilian.

Namun, Syahganda menilai Surya Paloh lebih berpotensi memimpin gerakan angket DPR ini, karena koalisi 01 lebih bebas dari tekanan politik kekuasan dibanding kelompok 03.

Karena Surya Paloh dan parpol pendukung 01 sudah cukup banyak mengalami tekanan politik dari kekuasaan selama ini.

Sebaliknya, Megawati mungkin masih tersandera beberapa kasus yang mungkin melibatkan kerabat ataupun lingkungan partainya ketika berkuasa dalam rezim Jokowi.

Syahganda juga meyakini bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan hak angket, agar isu-isu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dapat dibuktikan. 

Pernyataan Surya Paloh

Surya Paloh sebelumnya sudah memberikan respons terkait hak angket.

Menurut dia, menyebut setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. 

Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres, seperti yang sedang dibangun tiga partai Koalisi Perubahan yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Sebab itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. 

"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik koalisi perubahan pendukung paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan.

Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

Baca juga: Jusuf Kalla Pastikan Hak Angket Terealisasi, Minta Publik Jangan Ragu

“Kemudian kita sharing seperti yang Anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

Nasdem, PKS dan PKB pun kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nasdem Siap Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu Meski Tanpa PDI-P"