Pemkab Bekasi AlokasikanAnggaran Rp 51,1 Miliar Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI- Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya dalam penurunan kemiskinan ekstrem hingga sesuai target Pemerintah Pusat nol persen tahun 2024. 

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi mencapai 21,5 persen. Sementara pada tahun 2022 turun menjadi 17,8 persen.

Dan penanganan stunting terbilang sukses di tahun 2023 karena berhasil ditekan ke angka 13,8 persen.

Padahal pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting di 14 persen pada tahun 2024 tapi pada tahun 2023 di Kabupaten Bekasi telah tercapai.

Tentu dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting ini banyak peran instansi. Misal kemiskinan ekstrem itu leading sektornya Dinas Sosial.

Baca juga: Hanya Dengan Rp 30 Ribu, Warga Bekasi Bisa ke Karawang, LRT Jatimulya, BSD, Hingga ke Blok M

Stunting itu ada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Akan tetapi tentu di dalam ada peran instansi lain, yang tidak kalah penting sebetulnya. Yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kenapa demikian? berikut hasil wawancara eksklusif TribunBekasi.com dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir beberapa waktu lalu.

1. Bisa dijelaskan peran Disperkimtan dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi?

Jadi pertama di Disperkimtan ini kita berkolaborasi, bersinkronisasi dengan teman-teman SKPD lain untuk kaitannya penurunan angka kemiskinan ektrem dan stunting.

Untuk penurunan angka stunting Disperkimtan kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan dan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai leading sektornya.

Untuk program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dikenal jamban atau WC di masing-masing rumah penduduk.

Jadi dengan dibangunnya itu angka stunting dengan cepat terealisasi angka penurunannya. Karena salah satunya kan stunting soal kesehatan lingkungan.

Adanya jamban di rumah atau tempat tinggal warga ini jadi tidak buang air besar sembarangan, tidak rusak lingkungan dan kita pun jadi sehat.

Untuk kemiskinan ekstrem kami ada program perbaikan rutilahu atau rumah tidak layak huni. Kolaborasi juga dengan leader Dinas Sosial. rumah tidak layak huni jadi rumah layak huni. Kami intervensi dari rumahnya atau sarananya, dari tadi tidak layak mudah-mudahan menjadi layak.