PKB-PKS-PDIP Usulkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Rapat Paripurna DPR

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024, dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

Sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana hak angket tersebut.

Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan lembaga legislator tidak ada taringnya jika tidak berani untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Aria Bima saat pembukaan sidang paripurna di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024) pagi.

Mulanya, ia menyatakan pimpinan DPR diminta menyikapi permintaan hak angket.

Baca juga: Koalisi Masyaralat Sipil Dorong Hak Angket: Pembajakan Pemilu Mendekati Sempurna

"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini untuk  mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun," kata Aria Bima.

Ia menyatakan hak angket bisa menjadi wadah untuk mengkoreksi pemerintah ke depannya.

Dengan begitu, pelaksanaan pemilu ke depan bisa lebih berkualitas.

"Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawas," katanya.

Karena itu, Aria Bima pun meminta agar anggota DPR RI berani untuk menggulirkan hak angket pelaksanaan Pemilu 2024.

Nantinya, ia berharap marwah lembaga legislator bisa dikembalikan.

"Kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu hari ini. Walaupun tanda-tandanya sudah keliatan sejak awal," ujarnya.

Baca juga: Tegaskan Hak Angket Bukan Gertakan Paslon yang Kalah Pilpres 2024, Mahfud MD: Saya Pastikan Jalan

Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB juga menyetujui penggunaan hak angket tersebut.

"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya.

Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.

Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu. Sebab, pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

"Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu," kata dia.

Baca juga: Tunggu Putusan Resmi KPU, TPN Ganjar-Mahfud Siap Ajukan Gugatan ke MK dan Hak Angket DPR

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil.

Sebab kata dia masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung curang.

Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," kata Hidayat Nur.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Sebut Anggota DPR RI Tak Ada Taringnya Jika Tidak Berani Gulirkan Hak Angket dan Interpelasi

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS