TPN Ganjar-Mahfud Serius Soal Hak Angket, Pengamat: Peran Surya Paloh Ditunggu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - TPN Ganjar-Mahfud menyatakan serius atas wacana penggunaan hak angket DPR RI.

Karena salah satu cara efektif membonglar isu kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 adalah melalui hak angket ini.

Baca juga: Soroti Dugaan Kecurangan Masif, Perindo Usulkan Pemilu Ulang dan Hak Angket DPR

Demikian diungkapkan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, hak angket adalah hak konstitusional yang diberikan kepada anggota Parlemen dan fraksi di DPR untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah.

“Prinsipnya, tujuan mendorong hak angket adalah mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Mencari kebenaran apakah dugaan umum di masyarakat terkait adanya pelanggaran, terjadi atau tidak itu dikonfirmasi nanti di hak angket,” kata Chico, Rabu (28/2/2024).

Chico mengatakan, hak angket bukan untuk mengubah hasil Pilpres.

Tapi untuk mengetahui apakah ada sistem penyelenggaraan yang melanggar undang-undang dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon. Termasuk di dalamnya kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan.

Baca juga: Temuan Roy Suryo Akan Dipakai PDIP untuk Mengajukan Hak Angket DPR RI

Chico menyampaikan, hak angket juga akan memberikan pelajaran kepada semua kalangan bahwa tidak akan ada yang lolos dari jerat hukum apabila melakukan pelanggaran.

“Output dari hak angket ini pasti akan menjadikan sistem kita menjadi lebih baik supaya tidak terjadi lagi pelanggaran dałam sistem penyelenggaraan Pemilu,” ujar Chico.

Menurut dia, partai di internal TPN, khususnya PDI Perjuangan, solid mengusung hak angket. Butuh dukungan partai lain agar perjuangan melalui hak angket bisa bergulir di DPR.

“Apakah ini bisa berjalan? Tergantung keseriusan dan komitmen partai politik lain karena syaratnya dibutuhkan 50+1 (suara) di Paripurna untuk disetujui,” kata Chico.

Baca juga: Didukung Penuh Koalisi Perubahan, PDIP Justru Masih Ragu Gulirkan Hak Angket

Secara terpisah, pengamat sosial politik sekaligus Ketua Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa memimpin gerakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu di DPR RI.

Menurut Syahganda, Surya Paloh bisa segera memerintahkan Fraksi Nasdem menggalang upaya angket tersebut.

"Tidak perlu menunggu pertemuan dengan Megawati," kata Syahganda Nainggolan.

Menurutnya, pertemuan dengan Megawati dapat dilakukan secara paralel.

Dalam hitungan Syahganda, tidak mungkin Megawati tidak menyetujui gerakan Hak Angket DPR, sebab kepentingan Megawati atas jalannya demokrasi sudah teruji berkali-kali.

Terkait isu hak angket merespons pelaksanaan Pemilu, menurut Syahganda adalah ide brilian.

Namun, Syahganda menilai Surya Paloh lebih berpotensi memimpin gerakan angket DPR ini, karena koalisi 01 lebih bebas dari tekanan politik kekuasan dibanding kelompok 03.

Karena Surya Paloh dan parpol pendukung 01 sudah cukup banyak mengalami tekanan politik dari kekuasaan selama ini.

Sebaliknya, Megawati mungkin masih tersandera beberapa kasus yang mungkin melibatkan kerabat ataupun lingkungan partainya ketika berkuasa dalam rezim Jokowi.

Syahganda juga meyakini bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan hak angket, agar isu-isu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dapat dibuktikan.

Pernyataan Surya Paloh

Surya Paloh sebelumnya sudah memberikan respons terkait hak angket.

Menurut dia, menyebut setiap warga negara mempunyai hak konstitusional.

Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres, seperti yang sedang dibangun tiga partai Koalisi Perubahan yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Sebab itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik koalisi perubahan pendukung paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan. Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang Anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

Nasdem, PKS dan PKB pun kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News