Mantan Panglima TNI: Jika Hak Angket Tersumbat akan Muncul Palmen Jalanan dan Kekacauan

Wacana penggunaan Hak Angket di DPR yang digaungkan PDI Perjuangan semakin deras bergulir. Terlebih setelah tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni PKB, PKS dan Partai Nasdem sepakat dengan inisiatif PDIP.

Ide penggunaan Hak Angket kecurangan Pemilu memang pertama kali digulirkan oleh Ganjar.

Beberapa hari lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta partai pengusungnya yang berada di parlemen yakni PDIP dan PPP menggulirkan Hak Angket yang merupakan salah stau hak konstitusi DPR.

Anies Baswedan bahkan sudah siap bertemu langsung dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Tegaskan Komitmen di Koalisi Perubahan, Surya Paloh: Tak Ada Ajakan dari Jokowi

"Pokonya nanti tahu-tahu ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan Ganjar tersebut.

Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.

"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.

Sebelumnya Ganjar juga membuka peluang bertemu dengan Anies, mantan rivalnya di Pilpres 2024.

Meskipun demikian secara pribadi Ganjar belum pernah bertemu dengan Anies dan partai Koalisi Perubahan.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024).