Pilpres 2024

PKS Dukung PDIP Soal Hak Angket, Aboe Bakar: Kalau Lewat MK Masih Ada Paman Gibran

PKS dukung PDIP gulirkan Hak Angket kecurangan Pemilu. Itu jalan terbaik karena jika bersengketa lewat MK ada paman Gibran.

Editor: Rusna Djanur Buana
KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO
Tiga Sekjen Partai Koalisi Perubahan, (kiri ke kanan) Hasanuddin Wahid dari PKB, Aboe Bakar Alhabsy (dari PKS) dan Hermawi Taslim (dari Nasdem) saat berkumpul di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Mereka mendukung PDIP gulirkan hak angket. 

Total kursi dari keempat partai ini yakni 261 dari 575 total kursi di parlemen. Sementara Partai Nasdem, PKB, PDI-P, dan PPP yang selama ini berada di koalisi pemerintah masing-masing telah tersebar di kubu "01" dan "03", ditambah PKS yang berada di kubu "01".

Menurut Hanta, kondisi ini cukup membahayakan Jokowi apabila hak angket benar-benar terwujud.

"Sekarang ini hanya 261 (kursi) dari 575 (total kursi). Artinya hanya 45 persen dari 575.

Kalau ada wacana hak angket masih berbahaya posisinya. Kalau (kekuatan) partai-partai di 01 dan 03 terkonsolidasi, hak angket itu mungkin sangat terjadi," ujarnya.

Tak perlu angket

Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar tidak diperlukan.

Alasannya, usulan untuk hak angket DPR tersebut masih sebatas wacana.

"Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket," ujar Muzani di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Muzani menuturkan, suasana Pilpres 2024 kali ini jauh lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Ini terbukti ketika dunia internasional menganggap pelaksanaan Pilpres 2024 spektakuler.

Namun demikian, Muzani mengakui bahwa kekurangan dalam pelaksanaan pilpres pasti ada dan tidak bisa ditutupi.

"Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga, suasananya dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," katanya.

Hak demokrasi

Sementara, Jokowi menyatakan usulan hak angket yang digagas Ganjar merupakan hak demokrasi, sehingga tak perlu mempermasalahkan wacana tersebut.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan?" ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa.

Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya apabila nanti hak angket menggagalkan kemenangan Prabowo-Gibran, Jokowi tidak memberikan jawaban

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved