Kubu Anies dan Ganjar Tuding Pilpres 2024 Curang, AHY: Wajar, Semua Negara juga gitu

"Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politi."

"Tetapi saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tandasnya.

Soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, mungkin saja terjadi.

"Kalau kita pakai model komposisi koalisi pasca Pilpres sebelum Oktober. Setidaknya koalisi non Jokowi itu ada 314 kursi di DPR. Jadi hampir sekitar 60 persen," kata Ray di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Namun, ditegaskan Ray, hal itu masih kalkulasi kasat mata.

Ray mengatakan, ia tak tahu apakah Nasdem dan PKB bakal setuju atau tidak soal hak angket tersebut.

Pasalnya, pada Minggu (18/2/2024) lalu, NasDem sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

"Mengingat kemarin NasDem bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah pertemuan tersebut ada pembicaraan terkait angket kita tidak tahu."

"Tetapi paling jauh ada PKS dan PDIP. Menurut saya PKS dan PDIP juga sudah lumayan bagus," tegasnya.

Ray juga menilai, hak angket yang diusulkan kubu Anies dan kubu Ganjar tersebut, kemungkinan akan lolos pada tahap pertama.

Namun, tidak akan sampai pada kesimpulan.

"Jadi mereka akan tetap angketkan. Tetapi dengan batas-batas tertentu," jelasnya.

Sebagai informasi, hak Angket DPR sendiri bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah. Yang berkaitan dengan hal penting diduga dilaksakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini hasil real count Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) hari Kamis (22/2/2024) pukul 04.00 WIB.

Hingga Kamis pagi, 612.347 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sekitar 74,38 persen, telah menginput perolehan suara Pilpres 2024.