PKS Bersuara Keras: Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Jangan Sampai Nihilkan Kecurangan TSM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo.

PKS adalah partner Nasdem bersama PKB di koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi terjadi pada Minggu (18/2/2024) malam di Istana Kepresidenan.

Namun hingga saat ini PKS belum menerima penjelasan tentang isi pertemuan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian merespons pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Minggu malam (18/2/2024).

“Selama ini yang dijelaskan lebih banyak tentang tali silaturahim biasa, kemudian makan malam dan mungkin itu sebagai simbolik untuk silaturahim.

Tetapi kita tidak tahu apa hasil pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak,” ucap Pipin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Masa Transisi Kekuasaan, Prabowo Butuh 70 Persen Kekuatan DPR, Pengamat: Rangkul PDIP

“Tetapi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa Timnas Amin, wabil khusus kami dari PKS, saat ini fokus untuk mengawal suara di masing-masing tahapan.”

Pipin menuturkan, pasca-pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh, parpol pendukung Anies-Muhaimin diwakili Sekretaris Jenderal menggelar pertemuan.

Namun, sambung Pipin, pertemuan itu dilakukan untuk membahas perihal rekapitulasi suara Pilpres 2024.

“Ya kemarin sebenarnya sudah ada pertemuan antara sekjen partai, ketiga partai, kemudian membahas bagaimana tentang lebih banyak bahasannya adalah terkait dengan hasil suara, rekapitulasi, dan pengumpulan data-data kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sebelum Pemilu saat dan pasca Pemilu.

Jadi fokusnya memang ke sana,” jelas Pipin.

Menurut Pipin, ada money politic yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) terjadi pada hari pemungutan suara dan harus diungkap.

“Kami harus sampaikan, ini mungkin dia akui oleh banyak kalangan, money politic yang terstruktur sistematis dan masif terjadi pada hari H, saya kira itu harus diungkap dan menjadi PR kita,” ujar Pipin.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, Gibran Makin Tak Sabar Sowan ke Anies dan Ganjar

“Jadi jangan sampai pertemuan-pertemuan elite itu menihilkan, menegasikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif.”

Prabowo rangkul semua kekuatan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah sebagai upaya kubu Prabowo mengajak partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi masuk dalam gerbong mereka.

“Lingkaran istana dan Prabowo saat ini sedang melakukan pendekatan, bukan hanya Nasdem tapi termasuk meyakinkan PDIP agar bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan.

Ini tidak perbeda sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca-kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar.

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Baca juga: Jadi Kuasa Hukum Prabowo, Yusril Prediksi Kubu 01 dan 03 Minta Pembatalan Hasil Pilpres

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo-Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Baca juga: Pihak Istana Bantah Panggil Surya Paloh, Stafsus Presiden: Beliau yang Ingin Bertemu

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan.

Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya dalam pileg kian melemah diyakini akan bergabung ke pemerintahan yang berkuasa.

Partai Nasdem pun diprediksi bergabung ke kubu Prabowo. Apalagi, baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu secara empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tanda tanya.

Meski pada masa kampanye Pemilu 2024 kerap mengkritik pemerintah, namun, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu belum pernah punya sejarah menjadi oposisi.